KEADILAN– Presiden Joko Widodo menyebutkan, sudah ada 22 Negara menghentikan ekspor bahan pangan, salah satunya beras untuk mengantisipasi tantangan krisis iklim.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta Internatioan Expo Kemayoran, Jumat (29/9/2023).
“Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan dan Myanmar yang terakhir juga akan masuk lagi tidak akan mengekspor bahan pangannya,” ujarnya dalam forum tersebut.
Menurutnya, hal itu berdampak akibat perang Rusia-Ukraina membuat distribusi gandum terhambat. Sehingga kondisi bahan pangan di sejumlah negara berpotensi mengerek harga pangan.
Jokowi pun mengungkapkan, sejumlah faktor yang mengancam pasokan pangan. Pertama, ancaman perubahan iklim sangat terasa nyata dan dirasakan kehidupan sehari-hari.
“Ini yang ditunjukkan dari kenaikan suhu bumi, kekeringan, kemarau panjang sehingga menyebabkan gagal pangan dan panen,” tuturnya.
Belum lagi, super El Nino yang terjadi di tujuh provinsi di Indonesia mempengaruhi pasokan pangan kepada masyarakat Indonesia.
Jokowi mengutarakan, saat ini krisis iklim turut menyebabkan kenaikan terhadap pangan. Sehingga apabila setiap negara melakukan kebijakan serupa, maka semua harga bahan pokok pangan akan naik.
Mengingat bahan pokok seperti gandum, beras, gula, mulai menjadi barang yang dipertimbangkan setiap negara untuk diekspor.
Kepala Negara meyakini, dibutuhkan visi taktis untuk mengantisipasi segala ancaman hingga 5-10 tahun ke depan.
Apalagi, lanjut Jokowi, pada 2030 diperkirakan jumlah penduduk Tanah Air sudah mencapai 310 juta orang dari 278 juta pada 2023, sebab pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki kenaikan hingga 1,25 persen per tahun.
“Artinya, pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Beliau [Soekarno] sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami,” ujarnya.
Jokoei pun menjabarkan sejumlah strategi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah, seperti menghadirkan embung, irigasi, hingga waduk yang pada 2024 ditargetkan akan bertambah 61 waduk dengan total waduk kurang lebih 300 waduk.
Namun jumlah waduk itu, masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Korea Selatan, dengan China.
“Belum ada 10 persennya kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki,” tutup Jokowi.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
