KEADILAN – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh program swasembada pangan dan makan siang gratis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat perdana dengan Komisi III DPR RI di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). “Polri mendukung penuh terkait dengan program Swasembada pangan dan program makan gizi gratis,” tegas Sigit.
Menurut Sigit, pihaknya telah bekerja sama dan membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang kini dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan bapak presiden dalam gugus strategi transformasi pangan, energi dan air yang merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara,” tegasnya.
Lanjut Sigit, pihaknya telah membuat langkah-langkah program makanan bergizi gratis tersebut. Yakni program pekarangan pangan bergizi. Penggerak utama program tersebut adalah Bhabinkamtibmas yang melakukan sosialiasi kepada masyarakat.
“Kemudian program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai yang kemudian kami kelola. Kami manfaatkan dengan bekerja sama dengan Kementan untuk kita tanam jagung, ubi. Ataupun kita buat kolam-kolam ikan dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan termasuk juga ternak,” katanya.
Sigit menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan dalam distribusi pupuk, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan hasil pangan.
“Tentunya ini juga menjadi perhatian kami, karena apabila ini tidak tepat sasaran tentunya berdampak negatif terhadap perjalanan dari program swasembada tersebut,” tegasnya.
Selain itu kata Sigit, pihaknya melakukan rekrutmen khusus terhadap personil Polri yang memiliki kompetensi di bidang pertaniam, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat.
“Kami memiliki SMK Bhayangkara. Kami akan tambahkan kurikulum terkait dengan berbagai bidang yang terkait dengan Swasembada pangan, makan bergizi gratis dan juga pendidikan advokasi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap dipekerjakan terkait dengan program pengembangan Hilirisasi,” jelasnya.
“Kemudian juga kami terus melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan perizinan mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan mencegah potensi konflik di sektor energi untuk mendukung program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah,” tukasnya.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Rapat Perdana dengan Komisi III DPR, Kapolri Ajak 34 Kapolda














