KEADILAN – Serikat Petani Pasundan (SPP) banyak berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dan negara khususnya di daerah Jawa Barat. Bagaimana tidak, tidak lama organisasi itu didirikan pada tahun 2000, kelompok petani itu mendirikan sekolah gratis bagi kalangan petani dan anak-anak yang tidak mampu. Sebuah gagasan dan pengabdian yang luar biasa bagi rakyat Jawa Barat.

Dewan Syuro SPP Yani Srimulyani mengatakan, hingga saat ini sudah ada 13 sekolah gratis bagi kalangan petani dan anak-anak yang kurang mampu. Puluhan sekolah gratis itu didirikan pada 2003 yang telah tersebar di wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

“Kita bangun sekolah di lokal atau di desa dari tingkat SD, SMP, dan SMK oleh petani lokal yang didirikan oleh SPP dan itu diperuntukan untuk anak-anak petani. Tidak hanya anak-anak SPP tetapi juga anak-anak petani lainnya dan anak-anak yang kurang mampu,” kata Yani kepada KEADILAN, Jumat (3/5/2024).

Yani menjelaskan, alasan didirikannya sekolah gratis di antaranya, pada waktu itu akses jalan menuju sekolah terlalu jauh untuk dijangkau. Kemudian, banyaknya transportasi yang cukup mahal ditambah lagi biaya sekolah masih tinggi. Sehingga, pada saat itu, setiap tahunnya siswa yang baru lulus SD tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya.

“Jadi awal mendirikan sekolah karena alasan kekurangan-kekurangan itu. Supaya pemenuhan kebutuhan pendidikan itu bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi oleh anak-anak petani,” tuturnya.

Yani pun mengakui bahwa awal mendirikan bangunan sekolah murni swadaya anggota SPP. Pada saat itu, lanjut Yani, SPP bekerjasama dengan sebuah pesantren di Garut bernama Al Bayan. Para murid pada saat itu masih numpang dan tinggal di madrasah (sekolah agama) untuk proses belajar mengajar.

“Nah, Al Bayan ini nama pesantren karena kita kerjasama dengan pesantren yang ada di Garut, Desa Mukti, Kecamatan Cilawu itu. Jadi nama Al Bayan diambil nama sekolah SMP Al Bayan karena memang si siswa ini tinggal di pesantren. Tetapi kalau di Tasik sekolah biasa begitu juga di Ciamis” tuturnya.

Seiring berkembangnya waktu, anggota SPP secara swadaya mulai membangun secara bertahap yakni mendirikan satu gedung sekolah di pedesaan. Sehingga mereka mempunyai ruang belajar sendiri. Para guru yang mengajar pun merupakan para pendamping dari kalangan petani dan para aktivis SPP dilakukan secara sukarela.

Setelah proses perjalanan panjang, akhirnya SPP bekerjasama dengan pemerintah dan sekolah-sekolah tersebut kini sudah terakreditasi dengan berbagai macam akreditasi. Dengan demikian, saat ini para guru sudah mendapatkan upah yang layak.

“Dari awal para guru juga enggak dibayar, termasuk saya dulu juga mengajar karena saya salah satu pendiri sekolah yang ada di SPP Kabupaten Garut itu tidak ada istilahnya digaji. Tetapi pada prinsipnya para guru ini bisa terus mengajar, supaya siswa ini tetap mendapatkan pengetahuan pendidikan,” terangnya.

Yani menerangkan, gerakan petani itu dimulai sejak 1989 yang tersebar di wilayah Jawa Barat yakni Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran para petani terutama akan pentingnya membangun pendidikan untuk kebutuhan anak-anak petani. Dari kesadarannya itu, maka dibangunlah pendidikan gratis secara gotong royong, secara swadaya, dan kemandirian yang dilakukan anggota SPP.

Awalnya, gerakan SPP ini hanya berfokus pada advokasi masalah agraria. Tetapi dalam rentang perjalanannya itu, SPP bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Yani menambahkan, pada saat itu para petani masih banyak yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber agraria.

“Sehingga itulah alasan kenapa para petani memperjuangkan haknya atas tanah agar dapat memenuhi sandang pangan, papan dan lainnya termasuk juga soal kebutuhan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Yani pun tak memungkiri bahwa kerap kali berhadapan dan berkonflik dengan mafia tanah dan pihak perkebunan baik swasta maupun pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, ia menduga bahwa para petani pada saat itu memiliki kebun dan hutan.

Namun, tak menyulut semangat para petani untuk memperjuangkan hak atas tanahnya, pihaknya terus melakukan upaya dengan berbagai cara seperti melakukan advokasi, negosiasi, dan audiensi dari tingkat lokal hingga nasional.

“Kalau perkembangan sekarang, para petani itu sudah menguasai lahan dan mengelola lahan secara optimal. Lalu juga ada perubahan peningkatan secara ekonomi yang dulu petani tidak memiliki mata pencaharian yang jelas sekarang mempunyai penghasilan yang jelas dari tanah yang diperjuangkan,” katanya.

“Tentunya petani yang menggarap lahan itu mereka mampu salah satunya membangun sekolah, ada juga petani yang membangun satu usaha kolektif dengan membentuk koperasi,” pungkasnya.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Penerus Bonar