KEADILAN – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (14/12/2022).
Penyerahan secara simbolis tersebut digelar di Ruang Sidang Utama, Lantai 2, Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Perwakilan Kemendagri dihadiri oleh Wamendagri Jhon Wempi.
Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berhalangan hadir dan diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Siti Nugraha Mauludiah.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengucapkan terima kasih atas kerjasama tersebut
dalam rangka memberikan jaminan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya terutama pada pemilu 2024.
“Pemilu, azas umum ini menunjukkan bahwa siapa pun warga negara yang memenuhi syarat itu diberi kesempatan dan dijamin untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Hasyim.
Apalagi kata Hasyim, para pemilih yang secara langsung dalam kegiatan kepemiluan. Pasalnya kata Hasyim, dalam pemilu ada pihak yang memilih yaitu pemilih dan ada yang dipilih peserta pemilu.
“Ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Kabupaten dan Walikota dan juga ada proses pemilihan itu sendiri,” katanya.
Lanjut Hasyim, penyerahan data penduduk potensial pemilu tersebut juga menunjukan bahwa kegiatan pemilu berjalan terus sesuai agenda yang ditentukan lima tahunan.
“Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditentukan bahwa syarat untuk menjadi pemilih adalah warga negara Indonesia, sudah genap berusia 17 Tahun, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Kemudian terdaftar,” bebernya.
Dikatakan Hasyim, kerjasama antara KPU dan Pemerintah menjadi sesuatu yang penting untuk menjamin kepada warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar














