Keadilan
Keadilan

KEADILAN – Fraksi Golkar Komisi I DPR RI mendesak pemerintah supaya memperkuat dan menyempurnakan sistem keamanan server Pusat Data Nasional (PDN). Semua itu dilakukan demi mendorong digitalisasi ekonomi di Indonesia.

“Transformasi dunia ekonomi kita menuju Internet of Things, bila mana tidak diberikan kenyamanan, ketenangan, kepastian akan jaringan. Dan juga jaminan hukum daripada dunia siber kita, ini menghambat progres-progres yang presiden telah mulai,” ujar anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar, Dave Laksono kepada wartawan, Rabu (3/7/2024).

Menurut Dave, kebocoran data pada PDN menunjukkan masih lemahnya keamanan digitalisasi dalam negeri. Pemerintah perlu menjadikan pelajaran, dalam kasus peretasan server PDN tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan di dalam dunia digitalisasi. Khususnya berkaitan dengan kedaulatan dunia siber kita,” katanya.

Dave menuturkan, kementerian dan stakeholder terkait harus secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Jangan sampai, kebocoran data terulang kembali dan merugikan banyak pihak.

“Bukan hanya menjadi catatan, tetapi harus menjadi prioritas dari pemerintah, khususnya di kementerian teknis terkait. Untuk benar-benar menyelesaikan dan merampungkan, baik dari sisi aturannya, sisi programnya, dan juga pembangunan akan konsep besar digitalisasi,” tukasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (20/6/2024) terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan sejak Sabtu (22/4) layanan keimigrasian sudah pulih.

Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Raker dengan AHY, Jialyka Minta BPN Harus Lebih Proaktif dalam Pelayanan Pertanahan