KEADILAN – Fraksi PDIP Komisi I DPR RI menilai peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia oleh hacker bentuk kecelakaan dan kebodohan nasional. PDIP Sebut tak ada tindakan komprehensif dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi tindakan hacker.
Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin saat rapat kerja bersama (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BSSN di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Karena kami prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun bermitra terutama dengan BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak tindakan-tindakan yang lebih komprehensif,” tegas Hasanuddin.
Lanjut Hasanuddin, berdasarkan data yang diperoleh dari BSSN sendiri bahwa serangan siber pada tahun 2023 berjumlah 1.11.209.000 insiden. “Apakah kita hanya melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi,” tegasnya.
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu pun mempertanyakan penerapan forensik digital di BSSN, Pasalnya kata Hasanuddin, saat ini pusat data nasional dikunci oleh hacker.
“Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit. Tingkat keberhasilannya dibawah 20 persen. Bahkan itu tadi hanya 2 persen. Tapi harus ditracking, siapa pelakunya dan sekarang itu mereka kunci. Kodenya di mereka. Kita diminta untuk menebus. Kan tidak mungkin,” tambahnya.
Dia juga mempertanyakan soal strategi BSSN dalam menghadapi serangan hacker dalam tiga bulan terakhir. “Apakah sumber daya manusia yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan protek kepada seluruh lembaga negara. Khususnya IT,” katanya.
“Karena dalam data kami, 282 instansi justru hancur dan 44 instansi diprediksi akan kembali pulih. Itu hanya mungkin dibawah 100 persen. Ini bencana sebetulnya untuk kita. Kita terus dihacker tapi tak diproteksi,” tukasnya.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Bahas Peretasan Data, Komisi I DPR RI Rapat dengan Kominfo dan BSSN
