Jalan-jalan tertentu di Kota Bandung selalu dikepung kemacetan. Apalagi di hari-hari saat libur panjang. dan ada agenda efen-efen tertentu. Anggota DPRD Kota Bandung pun tak urung menyoroti.
“Mengatasi kemacetan di kota Bandung ini seperti mengurai benang kusut. Kesulitan untuk memulai dari mana. Sehingga sangat tidak mudah untuk menyelesaikannya,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Agus Gunawan.
Dikatakannya, beberapa solusi sudah di coba diterapkan untuk mengatasi kemacetan di Kota Banung. Namun masih banyak yang tidak berhasil.
Agus berharap masalah kemacetan ini tidak menjadi kontra produktif dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam mendatangkan wisatawan.
Agus menilai, Pemkot Bandung melalui Dinas Perhbungan (Dishub) Kota Bandung harus segera mencari solusi mengatasi kemacetan. Jangan sampai masalah kemacetan menjadi bom waktu.
“Bisa jadi karena sangat macet, lalu wisatawan malah enggan datang ke Kota Bandung . Buktinya, sekarang setiap akhir pekan , warga Kota Bandungnya sendiri malah tidak pernahke luar rumah,” ungkap Agus.
Menurutnya, salah satu penyebab kemacetan adalah parkir liar di pinggir jalan. Seharusnya, Pemkot Bandung menyediakan kantong parkir. Meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun hal tersebut merupakan upaya yang harus diupayakan.
“harusnya ada kantong parkir untuk kendaraan, Kalau beli (lahar parkir) dengan harga yang mahal pun, BEP (break event point)-nya akan cepat . Menurut perhitungan saya , dalam lima sampai enam tahun sudah bisa BEP,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Agus, keberadaan ojeg online malah menambah masalah baru. Mengingat belum ada aturannya, sehingga tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita lihat sekarang, tidak ada ojeg online yang bisa menyumbang ke PAD. Belum lagi ke penjualan kendaraan bermotor jadi lebih cepat dan lebih banyak, karena orang berpikir mencicil kendaraan bisa tertutup dengan menjadi ojeg online,” bebernya.
Belum lagi kendaraan yang parkir di pinggir jalan, kata Agus, semakin banyak sehingga menambah titik baru kemacetan.
“Ya mumgkin kalau peraturan mentri terkait ojeg online ini sudah ada, masih lebih lumayan. Setidaknya, ada pemasukan juga ke PAD. Kalau sekarang kan tidak sama sekali,” teranggnya.
Begitu pun dengan bus sekolah. Keberadaannya, tambah Agus, tidak maksimal karena tidak banyak masyarakat yang memamfaatkannya, padahal bus sekolah bisa mengurangi kemacetan.
“Anak sekolah tidak memamfaatkan bus sekolah lebih memilih pakai motor pribadi atau diantar mobil orang tua otomatis kondisi tersebit malah bikin macet,” ujarnya.
bIsa saja memang masyarakat tidak mau memamfaatkan fasilitas ini, atau kurang sosialisasi pemerintah kepada masyarakat yang belum maksimal,” ujarnya.
Agus menyarankan, untuk mengurangi kemacetan, yang paling mudah pemerintah menyediakan Angkutan umum yang memadai, nyamai, tepat waktu.
Agus juga menyoroti PAD dari parkir, yang dinilainya tidak memadai, alias sangat kecil padahal pendapatan dari parkir cukup potensial. “Parkir di kota Bandung cukup potensial karena jumlah kendaraan cukup banyak dan dan parkir di badan jalan cukup banyak tapi penghasilan dari parkir minim sekali,” sesal Agus’
keberadaan mesin parkir yang dinilai Agus tidak efektif. Pengadaannya membutuhkan banyak uang, sementara target PAD dari tahun pertahunnya tidak tercapai. “Keberadaan mesin parkir harus dievaluasi karena biaya pemeliharaannya cukup besar sedangkan pendapatannya minim,” sesal Agus seolah bertanya penyebabnya.
Reporter: Ade Wiharana
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Desak KLB Digelar, Puluhan Anggota PWI Unjuk Rasa
