KEADILAN – Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menekankan kepada jajarannya menegakkan supremasi hukum dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi sebagai tanggung jawab dalam membangun Bangsa Indonesia lebih baik. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (28/7).
“Kita bukan menarget perkara tetapi tetap harus ada semangat pemberantasan korupsi karena saya meyakini korupsi itu tetap ada di setiap daerah. Hal yang terpenting adalah jangan menangani korupsi berlama-lama tanpa ada kepastian hukum,” ujarnya.
Disampaikan Burhanuddin, penegakan hukum itu bukan memproduksi perkara dan juga kriminalisasi, asalkan tindakan yang dilakukan benar. Karenanya, diharapkan agar tidak terjadi kejomplangan antara penanganan korupsi di pusat dan daerah sebab diyakini kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
“Jadi tidak ada alasan di suatu daerah tidak mempunyai penanganan tindak pidana korupsi. Ayo kita kerja untuk negeri dan untuk Indonesia lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan pengarahan, Burhanuddin juga melakukan pemeriksaan pada setiap bidang yang diawali dari Bidang Pembinaan hingga Bidang Tindak Pidana Khusus.
Dalam Case Management System (CMS) yang dijalankan di Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus telah berjalan dengan baik dimana masyarakat dapat memantau laporan masyarakat dan penanganan perkara secara real time sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Tampak yang mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi dan Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto.
