KEADILAN – Kejaksaan Agung terus memperkuat bukti perkara korupsi Thomas Trikasih Lembong dan Charles Sitorus. Rabu (04/12/2024), penyidik memeriksa dua saksi terkait kegiatan impor gula 2015-2016. Dua saksi yang diperiksa jaksa itu berasal dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kerja Sama Operasi (KSO) Sucofindo Surveyor Indonesia.

Saksi dari Kementerian BUMN berinisial WK. Ia Mantan Deputi Bidang Usaha dan Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN. Sedangkan saksi lainnya adalah NH selaku Pimpinan KSO Sucofindo Surveyor Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa saksi tersebut diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 atas nama Tersangka TTL dkk.

Sebagaimana ditulis keadilan.id, kasus korupsi Tom Lembong sempat bikin polemik. Sebagian netizen menganggap keputusannya mengizinkan 8 perusahaan swasta melakukan impor gula bukan korupsi. Namun polemik hilang setelah tiga klaster pelanggaran hukum fatal Tom Lembong dalam keputusannya memberikan persetujuan impor (PI) kepada 8 perusahaan swasta dengan dalih mengganti operasi pasar Inkoppol dan Inkopad, akhirnya terungkap.

Tiga klaster perbuatan melawan hukum Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan adalah adanya pemberian impor kepada swasta karena permintaan Inkopol dan Inkopad. Lalu, pemberian Impor kepada swasta melalui penugasan BUMN PPI. Dan terakhir, adanya pemberian Impor kepada swasta secara melawan hukum.

Dari tiga klaster tersebut, terdapat sedikitnya empat keadaan yang bisa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Salah satunya, cukup fatal karena hal itu bisa membuktikan adanya ‘mens rea’ atau niat jahat.

Pertama, tujuan penugasan impor gula tak tercapai karena harga tinggi. Hal ini disebabkan GKP hasil Impor yang seharusnya dilakukan operasi pasar oleh PPI tidak jadi dilakukan. Namun diberikan kepada distributor yang terafiliasi dengan produsen impor. Akibatnya, pemerintah tak bisa mengontrol harga gula dan menyebabkan harga penjualan mencapai sekitat Rp18.000/kg, melebihi harga eceran tertinggi pasar sebesar Rp12.500/kg.

Kegagalan ini tentu membuat konsumen dirugikan karena tetap mengeluarkan dana lebih besar untuk mendapatan gula pasir. Padahal kondisi ekonomi masyarakat sedang terhimpit. Belum lagi efek domino kenaikkan harga gula yang pasti memicu naiknya harga komoditi lain yang faktor produksinya terkait langsung atau tidak langsung dengan komoditi gula.

Tindakan ini sama saja dengan menyabotase program pemerintah untuk menstabilkan harga gula sekaligus menyabotase pemerintah menghentikan gejolak sosial yang terjadi karena kenaikkan harga gula. Sementara importir enak saja menikmati keuntungan berlipat dari kegagalan operasi pasar dan kepanikan masyarakat atas naiknya harga kebutuhan pokok.

Kedua, pemberian kuota impor dalam negeri melebihi kebutuhan dalam negeri dan tanpa Rapat Kordinasi Kabinet serta rekomendasi Menteri Perindustrian. Dampak keputusan serampangan Tom Lembong membuat petani tertekan dengan harga beli tebu yang murah, padahal di pasar harga GKP tetap tinggi.

Situasi ini membuat petani tebu seperti pepatah, ayam mati kelaparan di lumbung padi. Bayangkan, harga eceran gula sangat tinggi, namun petani tebu justru dimiskinkan. Sementara pengusaha yang melakukan impor dan oknum pejabat menikmati keuntungan dengan tingginya harga gula di pasar.

“Bayangkan, pengusaha-pengusaha impor sambil makan mewah di luar negeri, angkat telepon untuk dapat kuota impor, kemudian kekayaannya yang sudah berlimpah, makin bertambah berlimpah ruah. Sementara, petani tebu dimiskinkan, anak-anak mereka terpaksa putus sekolah bahkan bayi yang baru lahir terkena stunting. Dimana rasa keadilan?” cerita sumber keadilan.id.

Ketiga, impor Gula Kristal Putih merupakan barang larangan terbatas yang hanya diperbolehkan dilakukan oleh BUMN. Namun Tom Lembong diduga memberikan kepada swasta secara melawan hukum. Ada dugaan, nama koperasi-koperasi personel Polri dan TNI hanya dipakai. Padahal penikmat terbesar adalah pengusaha yang melakukan impor, penikmat terkecil adalah oknum-oknum. Sementara personil Polri dan TNI tetap saja masih ada yang susah, terutama di level bawah.

Keempat, Tom Lembong terbukti secara sadar membuat keputusan. Walau sudah diingatkan oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen Kementerian Perdagangan bahwa pemberian Impor GKP tidak bisa diberikan kepada Produsen Swasta. Namun Tom Lembong bersikeras dan tetap memberikan persetujuan impor kepada delapan perusahaan swasta tersebut. Bahkan ia menandatanganinya langsung. Peristiwa ini sebenarnya di luar kebiasaan dan sangat spesial. Selama ini persetujuan impor diteken dirjen, tapi untuk delapan perusahaan swasta ini, Menteri Perdagangan langsung yang meneken.

Perlakuan khusus atau niat kuat Tom Lembong untuk mengizinkan delapan perusahaan swasta melakukan impor tentu menimbulkan pertanyaan. Keuntungan apa yang diperoleh Tom Lembong untuk nekad membuat keputusan melanggar hukum yang merugikan negara dan merusak perekonomian jutaan petani tebu tapi menguntungkan delapan importir?

Kebetulan, Tom Lembong yang dalam LHKPN mengakui memiliki kekayaan sekitar Rp95 miliar, dalam negeri tercatat tak punya aset. Bahkan tanah, bangunan dan mobilpun, Tom Lembong yang sejak sekolah sampai bekerja berada di luar negeri ini juga tak memilikinya di dalam negeri. Apakah Tom Lembong menyimpan kekayaan di luar negeri dan di luar yuridiksi hukum Indonesia, mungkin hanya Tom Lembong dan Tuhannya yang tahu.

Kegigihan Jaksa

Titik ini pula yang membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut Tom Lembong sempat diserang habis-habisan. Meskipun Tom Lembong sudah terang benderang melanggar hukum, merugikan negara dan merusak perekonomian petani tebu, namun penyidik kesulitan mendapatkan bukti keuntungan pribadi yang didapatkan Tom Lembong di wilayah yuridiksi Hukum Indonesia.

Mungkin atas dasar ini pula, Kejaksaan Agung mentersangkakan Tom Lembong dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Tidak seperti pejabat negara lain yang dikenakan sangkaan melanggar pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor kemudian dijuntokan dengan pelanggaran pasal 18 UU Tipikor.

Sebagaimana diketahui, pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor memudahkan penyidik dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri seorang penyelenggara negara yang menjadi tersangka. Sebab, unsur menguntungkan diri sendiri dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor, diberi alternatif dengan unsur menguntungkan orang lain atau korporasi.

Berikut petikan pasal 2 UU Tipikor. “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit…”

Secara terang pasal 2 ayat 1 UU Tipikor hanya mengandung tiga unsur pokok. Pertama, secara melawan hukum. Kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Begitu juga dengan pasal 3 UU Tipikor. Bunyi pokoknya adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Unsur pasal tiga selain tambahan ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan’, unsur-unsur lain sama dengan pasal 2. Secara melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan, dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Dua pakar hukum pidana yang ditanya keadilan.id, terkait unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’, membenarkan frasa ‘atau’ bermakna alternatif. Keduanya adalah Dr Abdul Fickar Hadjar SH MH dari Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Prof Dr Agus Surono dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

“Unsur memperkaya diri sendiri, orang lsin atau korporasi bersifat alternatif. Jadi siapapun yang diuntungkan, pejabatnya kena,” ujar Abdul Fickar kepada keadilan.id, di Jakarta, Minggu 03 November 2024 silam.

Sementara Agus Surono menjelaskan bahwa adanya kickback kepada pejabat negara merupakan bentuk pidana suap dan ada pasal tersendiri. Sehingga bila tak bisa dibuktikan adanya suap, maka tak bisa dikenakan pasal suap. Sementara itu pasal 2 dan 3 UU Tipikor berbeda.

Makna atau pengertian Pasal 2 yaitu setiap orang dilarang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara mekawan hukum yang merugikan negara, baik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yaitu memperkaya secara melawan hukum, baik diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan negara. Sedangkan Pasal 3, intinya yaitu setiap orang dilarang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau kesempatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Untuk pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang harus dibuktikan adanya unsur mens rea dan actus reus yang bersifat strafbaar yang menyimpang dari asas doelmatigheid,” ujarnya.

Mens rea secara harpiah adalah pikiran bersalah. Atau bermakna keinginan untuk melakukan perbuatan jahat. Sedangkan actus reus adalah perbuatan salah atau sederhananya, niat jahat yang diwujudkan dalam perbuatan seperti membuat keputusan memberi izin sesuatu untuk pihak lain.

Sekedar mengingatkan, masalah pilihan alternatif membuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pernah dijelaskan Ketua Tim Penyusun UU Nomor 31/1999, Prof Romli Atmasasmita dalam sebuah diskusi beberapa tahun lalu. Romli saat itu mengatakan bahwa seorang pejabat negara melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan orang lain, pasti mendapatkan keuntungan pribadi juga. Namun masalahnya mendapatkan bukti keuntungan pribadi seorang pejabat negara tak semudah membuktikan keuntungan yang didapatkan orang lain atau korporasi akibat keputusan pejabat negara tersebut.

Apa yang disampaikan Romli sebenarnya sebuah ‘common sense’. Atau sebuah nalar umum yang diterima sebagai realita yang tak perlu lagi dibuktikan. Logikanya, tidak mungkin seseorang bersedia menanggung resiko masuk penjara jika tak mendapatkan keuntungan.

Pada titik ini, keberanian jaksa mengangkat kasus Lembong sebenarnya patut diapresiasi. Apalagi mengingat nama-nama pengusaha besar yang selama ini dipahami publik menguasai impor. Hanya seorang Jaksa Agung yang tanpa beban budi dari importir besar saja yang mampu melawan mafia impor. Untuk itu kita salut kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Nah.