Noam Chomsky memiliki pandangan sangat menyengat tentang kepolisian sebagian besar negara berkembang. Menurutnya, fungsi mendasar kepolisian dalam sistem kapitalisme global bukanlah untuk melindungi warga sipil. Namun untuk melindungi hak milik pribadi kaum borjuis, mengamankan kepentingan korporasi, dan meredam pergolakan sosial.
Pandangan profesor linguistik Massachusetts Institute of Technology ini memang sangat radikal. Pandangan Chomsky lahir dari kerangka berpikir sosialis libertarian, anarkis-sindikalist, serta kritik tajamnya terhadap imperialisme Barat.
Noam Chomsky selama ini memang konsisten mendeklarasikan dirinya penganut Anarko-Sindikalis dan Sosialis-Libertarian. Ia memandang anarko-sindikalisme sebagai bentuk penerapan praktis dari nilai-nilai kebebasan manusia yang menolak segala bentuk hierarki otoriter, baik dalam bentuk kapitalisme korporasi maupun totalitarianisme negara.
Anarko-Sindikalis adalah salah satu cabang idiologi anarkisme yang berpusat pada pergerakan buruh dan serikat pekerja. Prinsip utama mereka adalah solidaritas dan kesadaran kelas. Cara aksinya berupa pemogokan dan aksi kolektif lainnya tanpa perantara partai politik.
Paham ini tumbuh di Eropa pada abad ke-19 dan 20. Paham ini sangat anti kapitalisme. Bahkan idiologi radikal ini cenderung anti negara dan anti pemilu yang mereka anggap hanya sekedar melanggengkan sistem kapitalisme dan kekuasaan hirearkis. Akibatnya, penganut paham ini tidak jarang dipandang anti demokrasi.
Berdasarkan latar belakang itu, Chomsky memandang sinis fungsi kepolisian di sebagian besar negara berkembang, sekedar berfungsi sebagai alat kontrol kelas dan kapitalisme. Menurutnya, di senagiam besar negara berkembang, institusi kepolisian sering kali berfungsi menjaga stabilitas ekonomi yang berpihak pada elite lokal dan investor asing, bukan melayani masyarakat miskin atau marginal.
Mengapa wajah kepolisian di sebagian besar negara berkembang terlihat menakutkan bagi rakyat marginal dari cermin Chomsky? Menurutnya ini tak lepas dari warisan struktur kolonial yang memang dirancang untuk mengontrol populasi domestik yang dianggap berbahaya oleh penguasa.
Chomsky menyebut bahwa selama Perang Dingin hingga era modern, Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya sering melatih, mendanai, dan mempersenjatai aparat keamanan di negara berkembang seperti di Amerika Latin atau sebagian Asia melalui doktrin kontrainsurgensi. Akibatnya, alih-alih berorientasi pada pelayanan publik, institusi kepolisian di negara-negara ini bertindak seperti kekuatan pendudukan militer terhadap rakyatnya sendiri.
Wajah kepolisian seperti ini bukannya tak melahirkan riak kekecewaan publik bahkan protes masyarakat. Namun protes diredam dengan kekuasaan bila memungkinkan. Bila protes terlalu meluas maka alat meredamnya adalah janji reformasi yang hanya sekedar kosmetik.
Sebagai seorang kritikus institusi kekuasaan, Chomsky jelas sangat skeptis terhadap reformasi kepolisian yang hanya bersifat kosmetik, teknis, atau superfisial (seperti mengganti pimpinan, mengubah struktur organisasi, atau sekadar menambah pelatihan HAM). Menurutnya, selama struktur ekonomi-politik yang timpang tidak diubah, institusi kepolisian akan tetap memproduksi kekerasan, korupsi, dan impunitas karena sistemnya menuntut mereka bertindak sebagai penegak ketertiban bagi elite berkuasa.
Jika berbicara tentang penataan ulang (restructuring) yang sejati dari perspektif anarkisme Chomsky, ia akan mendukung langkah yang mengarah pada penghapusan otoritas terpusat yang represif dan mengembalikannya kepada kontrol komunitas langsung. Wacana penataan ulang kepolisian di negara berkembang seharusnya tidak berfokus pada memperkuat represi negara (state capacity).
Menurut Chomsky ada tiga hal yang perlu ditata ulang kepolisian negara berkembang. Pertama, demiliterisasi penuh dari tubuh kepolisian. Kedua, akuntabilitas radikal di mana aparat tunduk langsung di bawah pengawasan dewan-dewan warga lokal. Dan ketiga, pengalihan anggaran dari aparat koersif (penindas) ke sektor pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan) yang menjadi akar dari masalah kriminalitas.
Secara ringkas, bagi Chomsky, mereformasi, apalagi ‘mengocok ulang’ kepolisian di negara berkembang tidak akan berarti banyak jika negara tersebut masih terjebak dalam sistem ekonomi neoliberal dan subordinasi imperialistik. Reformasi kepolisian yang sejati harus berjalan beriringan dengan perombakan total struktur sosial-ekonomi yang menindas.
Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu berharap Kepolisian Nasional kita tidak sama seperti kepolisian sebagian besar yang digambarkan Noam Chomsky. Apalagi pandangan Chomsky belum tentu sepenuhnya benar, walau pun kita juga perlu melihat diri kita dari perspektif pihak lain.
Oleh karena itu, kita sangat berharap kultur yang sedang dibangun Kapolri Suyudi Ario Seto, ‘Polisi Bersama Masyarakat’ benar-benar terwujud. Dengan begitu, sinisme Chomsky terhadap kepolisian negara berkembang akan terjawab secara lugas oleh Polri.
Tabik.
(Penulis adalah wartawan keadilan.id)
