Keadilan
Keadilan

KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan Dewan Pengawas (Dewas). Pasalnya, inspektorat KPK tidak berdaya mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean menanggapi pertanyaan anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman (BKH) apakah Dewas KPK masih dibutuhkan di KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Dewas KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

“Secara objektif saya katakan perlu. Mengapa? tidak selamanya KPK itu tidak punya kesalahan. Karena itu, Dewas diperlukan untuk meluruskan hal-hal yang keliru karena kewenangan KPK luar biasa. Perlu ada kontrol memang. Di KPK ada inspektorat, tapi inspektorat tidak berdaya, Karana inspektorat di bawah pimpinan. Yang mengangkat inspektorat adalah pimpinan,” tegas Tumpak.

Lanjut Tumpak, keberadaan Dewas tidak masuk dalam hirarki pimpinan KPK. Dia pun menyinggung soal KPK masa lalu yang tidak dikontrol sebelum dibentuknya Dewas.

“Masa lalu, tidak ada kontrol. Setelah ada dewas banyak mengalir laporan masyarakat, komplain penindakan, macam-macam. Salah satunya, blokir rekening. Orang sudah mati, masih diblokir, aset orang disita. Putusan pengadilan mengatakan kembalikan, sampai sekarang tidak dikembalikan. Ini masa lalu, tidak semua masa sekarang,” tegasnya.

Diketahui, keberadaan Dewas KPK diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibentuk organ baru di dalam KPK, yakni Dewan Pengawas KPK. Kemudian berdasarkan Pasal 37A undang-undang yang sama, Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Sementara inspektorat KPK diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Mengenai Inspektorat tertuang pada Pasal 83 dan Pasal 84.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Ubah Status MPR RI, Amien Rais Minta Maaf