KEADILAN – Masa jabatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI bakal berakhir tahun 2021. Namun hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan siapa calon pengganti Marsekal Hadi tersebut.
Akan tetapi sejumlah nama yang beredar saat mengerucut pada tiga kandidat kuat yakni Kasad Jenderal Andika Perkasa, Kasal Laksamana Yudo Margono dan Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo.
Terkait hal ini, Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengusulkan kriteria khusus untuk menjadi panglima TNI. Menurut Susaningtyas, panglima TNI pengganti Marsekal Hadi nantinya harus dijabat orang yang paham perang Hibrida, Information Technology (IT), Media Sosial dan Teritorial.
“Ancaman terorisme dan radikalisme juga harus dikuasai. Lebih dari itu prestasi dan pengalaman akademik sebagai keniscayaan untuk dikuasai,” ujar Susaningtyas kepada Keadilan, Jumat (3/9/2021).
Lanjut Susaningtyas, panglima TNI juga harus menjaga dengan baik kedaulatan NKRI sebaik mungkin agar tidak terjadi disintegrasi.
Pertimbangan lain kata Susaningtyas, perkembangan lingkungan strategis pada tataran Global dan Regional. Untuk itu dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional.
“Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional. Akan sangat baik jika Panglima TNI adalah Schollar Warior, perwira akademisi. Penting juga memperhatikan prestasi akademiknya. Sebaiknya ambil yang pintar dan lulus dengan nilai baik,” katanya.
“Kemudian pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi Alutsista sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal,” tambahnya.
Berdasarkan pasal 13 ayat 4 UU RI nomor 34 tahun 2004 kata Susaningtyas
mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh pejabat tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
“Artinya Kasad, Kasal dan Kasau memiliki peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI. Meski harus bergantian namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat. Hak prerogatif presiden tersebut memang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,” tukasnya.
Odorikus Holang
