KEADILAN- Pemerintah memutuskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan tetap digelar meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.
Merespon kebijakan tersebut, sejumlah kalangan mulai menyuarakan aksi golput demi menghindari dampak penularan penyakit yang lebih besar.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Agama dan Kebudayaan (LKAB) Nusantara Fadhli Harahab berpandangan, mengajak dan memilih golput bukan pilihan bijak dan cenderung tidak bertanggungjawab.
“Golput adalah pilihan yang tak bijak, apalagi mengajak untuk golput, itu lebih kepada tidak bertanggungjawab,” kata Fadhli kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Menurutnya, pilkada tahun ini begitu dilematis karena harus digelar di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, bukan berarti tidak ada cara untuk menanggulangi penyebaran virus saat pelaksanaan Pilkada mendatang.
Fadhli menilai, pengetatan protokol kesehatan oleh petugas di lapangan tidak boleh menjadi hal yang ditolerir. Sehingga, tahapan Pilkada serentak tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
“Protokol kesehatan harus betul-betul diterapkan, inilah pijakan kita semua. Petugas di lapangan harus tegas dan tanpa kompromi, bila perlu penyelenggara pemilu menerapkan sanksi keras kepada peserta pemilu apabila tidak mematuhi protokol kesehatan,” terangnya.
Fadhli pun menyangsikan kapasitas akademisi, negarawan atau tokoh masyarakat yang mengajak atau memilih golput di Pilkada serentak 2020. Sebab, pemerintah sendiri telah menyanggupi pelaksanaan pesta demokrasi itu.
“Tentu pemerintah telah siap dengan konsekuensinya. Belajar dari pelaksanaan pemilu di sejumlah negara, itu sangat membantu,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra secara terang-terangan menyatakan tidak akan menyalurkan hak pilihnya alias golput pada pilkada Desember mendatang.
Keputusan itu, diambil sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terkait banyaknya korban meninggal akibat pandemi Covid-19 yang hingga kini terus meningkat. Menurutnya, Pilkada yang digelar saat pandemi Covid-19 akan membahayakan pemilih.
“Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19. Pilkada di masa pandemi yg terus meningkat sekarang tanpa ada tanda pelandaian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih….” kata Azyumardi melalui akun Twitternya, @Prof_Azyumardi, Senin (21/9/2020).
Cendekiawan muslim ini menilai, kerumunan massa di Pilkada berpotensi meningkatkan jumlah warga yang terifeksi virus tersebut. Terlebih, banyak masyarakat Indonesia yang lanjut usia sehingga rawan tertular virus tersebut.
“Sangat membahayakan kesehatan pemilih di tengah kerumunan massa yang bisa meningkatkan jumlah warga terinfeksi dan meninggal dunia. Apalagi saya dan banyak senior citizen/manula lain, punya morbiditas tertentu yang rawan dan rentan,” tulis Azyumardi.
AINUL GHURRI
