KEADILAN – Ketua Pembina Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Pendukung Ganjar Sumatera Utara (DWP MPG Sumut) Barata Sembiring Brahmana menegaskan bahwa dirinya yakin dengan sosok Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDI Perjuangan. Sebab dari nama-nama capres yang bermunculan menjelang Pilpres 2024, hanya Ganjar yang berbicara soal marhaenisme, seperti yang diajarkan Bung Karno.
Bapak berusai 84 tahun itu memaparkan, setelah sekian lama Indonesia merdeka, kesenjangan sosial di negeri ini masih terjadi.
“Saya akan ambil sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah 77 tahun kita merdeka, perlu kita merenung, apa itu sudah tercapai? Apakah kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?” ucap Barata di acara Rapat Kerja dan Konsolidasi DWP Sumut di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (28/4/2023).
Menurutnya, sampai saat ini negara tidak pernah hadir untuk rakyat kecil. “Hari ini pertanian kita, negara tidak pernah hadir di situ. Kalau musim panen harganya jatuh, kalau sudah lewat, harganya naik. Yang kenyang tengkulak ” ungkapnya.
Kemudian soal buruh. “Apa susahnya bagi negara ini, kasih UMP (upah minimum provinsi) Rp5 juta, perbulan utuh?” tanyanya.
Sementara itu, kata dia, pejabat yang gajinya Rp30 juta dia bisa bangun rumah seharga miliaran.
“Coba kasus di Kementerian Keuangan yang dibongkar Pak Mahfud MD. 300 triliunan rupiah mereka mainkan uang negara. Apa ibu Menteri Keuangan tidak tahu apa yang terjadi di kementeriannya?,” ucap Barata. “Itu uang darimana? Itukan uang bangsa itu. Jadi, uang itu patut didugq masuk ke kantong-kantong para “tikus ,” Alhasil buruh tidak diperhatikan,” sambungnya.
Kemudian masalah kesehatan. Ada dua sistem kesehatan di Indonesia.
Satu terdiri dari rumah sakit umum dan puskesmas yang melayani masyarakat banyak. Tetapi hampir semua tidak terlengkapi dengan fasilitas peralatan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Rakyat yang kurang mampu, semua berobat ke sini.
Dilain pihak, ada rumah sakit swasta, fasilitasnya lebih lengkap dari rumah sakit umum. TetapI biaya mahal. Tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang berduit. Rakyat miskin tidak mampu berobat di sana.
“Jadi orang miskin, berobat ke rumah sakit umum atau ke puskesmas yang fasilitasnya kurang lengkap. Kalau sembuh, ya alhamdulilah, kalau tidak sembuh ya pulang ke rahmatullah,” imbuhnya.
Sekarang di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ada dua bagian. Satu, terdiri dari sekolah-sekolah negeri. “Sekolah ini kebanyakan tidak lengkap fasilitasnya, gedungnya pun banyak terlantar. Alat-alat seperti komputer dan lain lain tidak lengkap. Kurikulum pendidikannya semrawut. Ganti menteri ganti kurikulum, sesuai kemauan menteri. Dan di sini, bahkan kesejahteran guru pun tidak diperhatikan. Ada guru (honorer) diterima kerja dengan gaji Rp500 perbulan, di zaman sekarang,”
Dan persyaratannya guru itu juga harus sarjana pula. Gaji-gaji guru (honorer) di sekolah negeri pun berbulan-bulan tidak terbayar.
Dan konon ada peraturan yang mewajibkan guru di sekolah negeri bahwa murid harus naik kelas. Walaupun nilai ujiannya hanya 10 persen. Tentu anak-anak yang sekolah di sekolah negeri adalah orang biasa dan rakyat miskin.
Di lain pihak ada sekolah swasta. Mutunya sangat baik. Guru-guru dikasih gaji yang cukup memadai. Tetapi biaya sekolahnya pun mahal. Jadi, hanya dapat dijangkau anak-anak dari keluarga yang berduit.
“Ini semua patut diduga by design. Alhasil, anak-anak miskin yang sekolah di sekolah negeri, kebanyakan dari mereka tidak mampu kuliah di perguruan tinggi. Hanya sebagian yang bernasib baik,” tegas Barata
Akibatnya, mereka nantinya akan jadi buruh murahan. Kerja di perkebunan, kuli bangunan, atau jadi sopir ojek online.
Di lain pihak, anak-anak orang kaya yang sekolah di sekolah swasta. Mereka masuk ke perguruan tinggi dengan kualitas terbaik. Setelah lulus, akan jadi pemimpin perusahaan-perusahaan swasta besar maupun di departemen pemerintahan, karena kualifikasinya yang mumpuni tadi.
“Jadi pertanyaan saya, Menteri Pendidikan sekarang apakah beliau ini akademisi pendidikan? Faktanya beliau adalah pengusaha,” ujarnya.
Barata menyesalkan bahwa pendidikan sejarah ditiadakan di sekolah, sebagai subyek yang berdiri sendiri. Padahal, Bung Karno sudah mengatakatan, “Jangan sesekali pun melupakan sejarah” (Jas Merah).
Alhasil, generasi yang tumbuh dewasa di zaman orde baru dan era reformasi ini, buta sejarah. Ini pun patut diduga by design.
Menurut Barata, sekarang yang terjadi ada dua macam Indonesia. Satu, Indonesia kelas atas yang terdiri dari orang-orang kaya, pungusaha kaya, teknokrat kaya dan konglomerat.
Satu lagi Indonesia kelas bawah, yang terdiri dari kaum miskin, buruh, tani, nelayan, dan para pengangguran.
Sistem yang sekarang ini sebenarnya adalah sistem yang berjalan sejak zaman Orde Baru tahun 70-an. Patut diduga, ini sesuai skenario IMF (International Monetery Fund) dan Bank Dunia.
Menurut Litbang Kompas beberapa waktu lalu, satu persen penduduk Indonesia menguasai hampir 63 persen tanah daratan Indonesia. Bahkan ada grup yang menguasai sampai 5 juta hektar tanah.
Pernah ada juga penelitian di media massa bahwa 150 keluarga di Indonesia menguasai 75 persen ekonomi negeri ini. Pertanyaannya, sesuasikah ini dengan sila ke 5 Pancasila?
“Bung Karno pernah mengatakan, di Indonesia merdeka tidak akan ada orang miskin. Karena itulah beliau memberikan gagasan Marhaenisme. Yang notabene adalah Ekonomi Kerakyatan.
Namun, gagasan Bung Karno ini tidak dijalankan, “dikubur 10 meter di bawah tanah”. Tetapi kita masih memberi lips service kepada gagasan beliau.
“Kita sebagai Bangsa perlu ganti haluan. Kembali kepada gagasan Pendiri Bangsa, yaitu Marhanaenisme/Ekonomi Kerakyatan. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan Ekonomi Bangsa atau Negara dijalankan sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang murni, sebelum diamandemen,” papar Barata.
“Saya mengajak kita semua untuk memilih Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI di tahun 2024. Alasan saya, Pak Ganjar adalah satu-satunya tokoh yang masih membicarakan Marhaen dan Marhaenisme. Semoga kelak setelah menjadi Presiden RI, beliau akan setia melaksanakan dan mengambil kebijakan pemerintah yang searah dengan ajaran Bapak Bangsa”.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Bangsa kita ini. Amin
Reporter: Charlie Tobing
Editor : Darman Tanjung
