KEADILAN — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026.
Penunjukan Habiburokhman, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, disepakati dalam rapat pimpinan DPR RI bersama para kepala kelompok fraksi (kapoksi).
“Tadi kita rapat antara pimpinan dan para kapoksi, kita menyepakati, menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai Ketua Panja,” kata Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 UI), dosen, dan advokat di Kompleks Parlemen, Senin (26/10/2026).
Habiburokhman juga mengumumkan Soedeson Tandra dari Fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset.
“Dan Saudara Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja. Lalu, kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Soedeson,” ujarnya.
DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Penetapan pimpinan panja dilakukan saat DPR RI memasuki masa reses.
Habiburokhman menjelaskan, jadwal RDPU yang semula direncanakan berlangsung pada masa sidang berikutnya dimajukan untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.
Langkah tersebut dilakukan agar proses legislasi berjalan sesuai target pengesahan pada Desember 2026.
“Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” kata Habiburokhman.
Dalam RDPU tersebut, sebanyak 20 elemen masyarakat turut hadir. Mereka berasal dari kalangan organisasi mahasiswa, akademisi, advokat, dan cendekiawan.
Komisi III DPR RI juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat menghadiri rapat secara langsung untuk menyampaikan masukan tertulis.
“Jadi kalau mungkin yang jauh-jauh, berhalangan, hadir ke sini, ya, bisa memberikan masukan secara tertulis yang bisa disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI,” ucapnya.
Target pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 sebelumnya juga disampaikan pimpinan DPR saat menerima tuntutan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan kelompok masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam kesempatan itu, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian yang menyatakan kesiapan mundur apabila kesepakatan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak terealisasi.
Surat tersebut memuat komitmen pengunduran diri dari jabatan pimpinan DPR sekaligus keanggotaan DPR.
Tiga pimpinan DPR menandatangani dokumen bersama Koordinator AMPB, Supriyoni alias Botok Pati.
Koalisi Sipil Soroti Substansi RUU Perampasan Aset
Di tengah pembahasan, RUU Perampasan Aset juga menjadi sorotan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Mereka meminta DPR dan pemerintah membuka draf rancangan undang-undang beserta Daftar Inventaris Masalah (DIM) agar proses pembahasan dapat dipantau publik.
Koalisi sipil mengidentifikasi setidaknya tiga persoalan dalam draf DPR tertanggal 10 Juli 2026 yang beredar dan membandingkannya dengan draf pemerintah.
Pertama, muncul dugaan penghapusan norma mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment.
Kedua, koalisi menyoroti dugaan penyempitan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based (NCB).
Ketiga, koalisi mempertanyakan kejelasan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan.
Berbagai catatan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai substansi dan mekanisme yang akan diatur dalam RUU Perampasan Aset.
Judi Online Diusulkan Masuk RUU Perampasan Aset
Usulan penambahan jenis tindak pidana juga muncul dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Direktur Eksekutif Indonesia Millenials Center, Yerikho Alfredo Manurung, mengusulkan agar tindak pidana judi online dimasukkan ke dalam daftar kejahatan yang dapat dikenai perampasan aset.
Yerikho menilai daftar 13 tindak pidana yang telah dibahas masih memungkinkan untuk dikembangkan.
Adapun 13 jenis tindak pidana yang disebut Komisi III DPR RI dalam pembahasan RUU Perampasan Aset meliputi:
1. Tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
3. Tindak pidana terorisme.
4. Tindak pidana penyelundupan manusia.
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
6. Tindak pidana di bidang kehutanan.
7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
8. Tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Tindak pidana di bidang perbankan.
10. Tindak pidana di bidang perasuransian.
11. Tindak pidana di bidang pertambangan.
12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
13. Tindak pidana perdagangan orang.
Dengan ditetapkannya pimpinan Panja RUU Perampasan Aset, DPR melanjutkan tahapan pembahasan dengan melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 menjadi tenggat yang telah disampaikan DPR di tengah sorotan publik terhadap substansi rancangan aturan tersebut.
.








