KEADILAN – Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, Setyo Budiyanto berjanji akan lebih mengedepankan monitoring, Hal itu diungkapkannya dalam pemaparan saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK di hapadan Komisi III DPR, Senin (18/11/2024)
Dalam hal ini kata Setyo, pihaknya akan fokus pada aspek pencegahan. “Pencegahan ini tentu lebih aktif dan lebih mengurangi sektor-sektor penindakan,” jelasnya. Selain itu, kata Setyo, pihaknya akan melakukan perbaikan sistem internal KPK. Hal tersebut pun telah dilakukannya di Kementerian Pertanian (Kementan) dimana dirinya saat ini menjabat Inspektorat jenderal (Irjen) Kementan.
Kemudian Setyo menyinggung adanya ego sektoral dan kurangnya koordinasi antarpimpinan di lembaga KPK. Dia menyinggung soal Deputi Korsup (Koordinasi dan Supervisi) di KPK.
“Kedeputian ini sudah banyak melakukan kegiatan kerja sama antara lain dengan kejaksaan, kepolisian, memberikan bantuan antara lain ahli, cek fisik. Kemudian jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk koordinasi umum termasuk pelimpahan perkara dari KPK itu sudah banyak dilakukan,” imbuhnya.
Namun, menurutnya, masalah yang sering terjadi adalah nonteknis yang akhirnya tidak berjalan dengan baik. “Di lapangan sering kali terkendala, karena hal-hal sepele ada ego sektoral, ada kurang koordinasi. Sebenarnya ini bisa diselesaikan manakala antarpimpinan itu bisa komunikasi,” tegasnya.
“Sering kali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu terutama di pimpinam level KPK, terutama menganggap mungkin levelnya sudah tinggi tidak mau ketemu Jaksa Agung atau Kapolri, menganggap yang harus ketemu adalah di level deputi. Ini menimbulka permasalahan, menghambat level bawah untuk tingkat-tingkat di bawah,” tukasnya.
Pernah Berkarir di KPK
Diketahui, Setyo merupakan Jenderal Polisi kelahiran Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Pati Polri yang memiliki karier cemerlang ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 dan berpengalaman di bidang reserse.
Dia mengawali kariernya sebagai Kanit Harda Sat Serse Poltabes Ujung Pandang, kemudian Kasat Serse Polres Jeneponto, Kasubbag Opsnal Bagian Sersetik, dan Kapolsekta Wajo Poltabes Ujung Pandang.
Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1999 ini kemudian dipercaya menjadi Kabag Serse Ekonomi Polda Lampung, Kabag Serse Narkoba Polda Lampung, Wakapolres Lampung Utara, Kabag Ops Poltabes Bandar Lampung.
BERITA TERKAIT: Mantan Aggota DKPP dan Kompolnas Ikuti Fit And Proper Tes Capim KPK
Tidak hanya itu, alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) 2007 ini kemudian mendapatkan amanah untuk mengemban jabatan sebagai Kapusdalops Polda Lampung, Kabag Strabang Biro Rena Polda Lampung, Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung. Lama bertugas di Polda Lampung, dia kemudian dimutasi menjadi Kasat Tipikor Polda Papua, kemudian Kapolres Teluk Wandawa, Kapolres Biak Numfor pada 2009.
Kariernya di Korps Bhayangkara terus meningkat, dia kemudian diangkat menjadi Wadirreskrim Polda Papua hingga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua. Dari Papua, dia kemudian ditarik ke Mabes Polri menjadi Penyidik Utama Biro Wassidik Bareskrim Polri, kemudian dimutasi Penyidik Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Suami dari Hj. Henny Setyobudi ini diangkat menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kariernya semakin cemerlang, dia selanjutnya dipercaya menjadi Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Direktur Penyidikan KPK.
Pengalamannya di lembaga antirasuah inilah yang dikemudian hari mengantarkannya menjadi pejabat penting di Kementerian Pertanian. Dari KPK, dia kembali ke institusi Polri dengan menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2021.
Setahun kemudian, lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri 2017 diangkat menjadi Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) pada 2022 sebelum akhirnya ditarik kembali ke Mabes Polri sebagai Pati Itwasum Polri pada 2024.
Belum lama menduduki jabatan tersebut, dia kemudian dipercaya menjadi Irjen Kementerian Pertanian sejak 22 Maret 2024 hingga sekarang. Penugasan di luar institusi Polri ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan nama baik Kementan.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Polemik Kasus Lembong Abaikan Permufakatan di Equity Tower SCBD








