KEADILAN– Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian meruncing usai PBNU membentuk tim khusus (pansus) yang dituding bertujuan mengambil alih partai kalangan nahdliyin tersebut.
Namun, PBNU menolak disebut berupaya mengintervensi rumah tangga PKB. PBNU berdalih hanya meluruskan sejarah dan memulihkan hubungannya dengan PKB.
PBNU justru menuding PKB-lah yang sering kali ikut campur urusan internalnya. PKB juga dinilai memutus hubungan dan tak lagi melakukan konsultasi atau sowan ke jajaran struktural PBNU untuk urusan-urusan penting, seperti menentukan dukungan dalam pilpres yang tidak berkonsolidasi dengan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Ketua PBNU Umarsyah memastikan, tim pansus akan segera mengundang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk membahas perseteruan PBNU dengan PKB.
Pemanggilan Cak Imin merupakan tindak lanjut pemberian mandat dari Rais Aam PBNU kepada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Di mana, Gus Yahya diminta untuk mengevaluasi PKB.
“Hasil pansus PBNU di Surabaya yaitu memperbaiki kondisi DPP PKB. Sampai hari ini memang belum ada tanggapan positif dari DPP PKB. Insya Allah dalam waktu dekat terjadi dialog-dialog untuk menyelesaikan masalah ini. Ketua Umum (Muhaimin Iskandar) akan kami panggil,” ujar Umarsyah usai acara pengarahan PBNU kepada GP Ansor dan Pagar Nusa di Jakarta Pusat, Jumat, (16/8/2024).
Umarsyah menyebutkan, untuk menengahi ketidakharmonisan tersebut, PBNU tidak akan melibatkan pihak luar termasuk presiden. Tindak lanjut dialog tersebut akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
“Selama upaya-upaya perbaikan ini belum diterima, kita akan melakukan terus-menerus. Kita tunggu 1-2 hari ini, Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada hasilnya. Langkah-langkah ini merupakan harga mati,” tandasnya.
Sejauh ini, tim pansus PBNU telah menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait konflik PBNU dengan PKB. Di antaranya mantan Sekjen PBNU Lukman Edy hingga mantan pengurus PKB Effendy Choirie, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid ke kantor PBNU, tapi Hasanuddin enggan hadir.
Umarsyah menjelaskan, penyebab mandat kepada Gus Yahya untuk mengevaluasi PKB lantaran kebijakan partai yang dipimpin Cak Imin saat ini telah melenceng dari struktur PBNU.
Cak Imin dianggap mengesampingkan peran Dewan Syuro PKB dalam mengambil keputusan strategis partai. Padahal, kata Umarsyah, partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang itu sebagai instrumen politiknya PBNU.
Sehingga, segala kebijakan dan penentuan Ketua Umum PKB itu harus memperoleh persetujuan dari Dewan Syuro.
“Nah, pada saat ini itu sudah bergeser. Tidak lagi di Dewan Syuro, tapi di Ketua Umum. Ini sudah terbalik-balik, padahal Dewan Syuro semangatnya mempresentasikan suaranya PBNU. Nah, kita ingin memperbaiki itu,” ucap Panglima Santri NU tersebut.
Umarsyah mengakui, selama 15 tahun ini hubungan PKB dan PBNU sudah tidak selaras. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa PBNU punya kewajiban untuk meluruskan moralitas yang selama ini dianggap renggang.
“PBNU enggak masuk ke politik praktis, tapi mengawasi dan menjalankan moral. Sekarang PBNU ditinggal oleh PKB,” pungkasnya.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
