KEADILAN – Pengawasan dan pendampingan terus dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dalam pendistribusian beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pengawasan untuk menjaga stabilitas bahan kebutuhan pokok di masyarakat.
Menurut Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, pengawasan dan pendampingan dijalankan pihaknya untuk memastikan tidak terjadi penimbunan beras oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Gudang-gudang penyimpanan beras terus dipantau Satgas Pangan Polri untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan betas. “Spekulan dan tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan terhambatnya jalur distribusi beras ke masyarakat,” kata Brigjen Whisnu di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Hasil pemantauan Satgas Pangan di lapangan untuk stok indikatif cadangan beras pemerintah berdasarkan data Bulog saat ini sebanyak 1,7 juta ton. Pada 4 Oktober 2023 juga sudah dilakukan pembongkaran sebanyak 27.000 ton beras impor dari Vietnam.
Beras 27.000 ton merupakan tindak lanjut impor beras oleh pemerintah tahun 2023 dengan total 2 juta ton.
Dijelaskan Brigjen Whisnu, Badan Pangan Nasional telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk wilayah zona A meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Sulawesi, Bali dan NTB sebesar Rp10.900 per kilogram.
Sementara wilayah zona B mencakup Kalimantan, NTT, Sumatera Rp11.500 per kilogram dan wilayah zona C (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) Rp11.800 per kilogram.
Harga rata-rata beras medium di tingkat masyarakat per 5 Oktober 2023, zona A sebesar Rp12.844 per kilogram atau 15,14 persen di atas HET, zona B Rp13.567 per kilogram atau 15,24 persen di atas HET. Zona C Rp14.800 per kilogram atau 20,27 persen di atas HET.
Sedang harga beras medium yang dijual di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, sebesar Rp11.117 per kilogram. Dipastikan, secara kuantitas stok beras nasional mencukupi.
Untuk diketahui, kebutuhan beras Indonesia setiap tahun kurang lebih 30 juta ton. Kalau dibagi satu bulan 1 juta sampai 2,5 juta ton. “Saat ini stok betas posisinya cukup,” tutur Whisnu.
Bukan hanya pengawasan dan pendampingan, Satgas Pangan Polri juga menjaga stabilitas beras di masyarakat lewat penegakan hukum.
Dikatakan Brigjen Wisnu lagi, Januari hingga Oktober 2023, Satgas Pangan Polri sudah memproses 10 laporan polisi. Dari 10 laporan itu, Satgas Pangan Polri telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait kasus pengoplosan dan pengemasan ulang beras reguler menjadi beras premium.
Reporter: Penerus Bonar
