KEADILAN– Partai PDI Perjuangan menghasilkan beberapa rekomendasi Rapat Kerja Nasional ke- IV soal pemenangan pemilihan legislatif dan presiden 2024. Hasil rekomendasi ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Pemenangan Pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin, berbasiskan TPS dan dilakukan seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan legislatif dan presiden sebagai satu kesatuan pemenangan,” ucap Hasto, Minggu (1/10/2023).
Berkaitan dengan hal itu, setiap anggota, kader, dan simpatisan partai diminta wajib turun dan memperkuat akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat dan dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya, rekomendasi eksternal rakernas menekankan, kedaulatan negara berada di tangan rakyat seperti tertuang dalam UUD 1945 yang menempatkan Pemilu 2024 sebagai momentun transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis.
Rakernas juga menghasilkan delapan poin rekomendasi eksternal di sisi pemenangan Pemilu 2024.
“PDIP bertekad untuk melaksanakan pemilu yang sebagai wahana pemersatu bangsa, melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan narasi kemajuan, melanjutkan, dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
PDIP meminta kepada seluruh kader terkait membahas tentang pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI perlu melibatkan semua unsur.
“Menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung, dan sukarelawan guna memenangkan Pemilu Presiden 2024,” kata Hasto.
Selain itu, rekomendasi eksternal di sisi pemenangan pemilu berisi dorongan bagi KPU dan Bawaslu tetap profesional mengurus pemilu.
“Rakernas IV Partai mendorong penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan tahapan kegiatan, dan jadwal Pemilu 2024 sesuai asas pemilu dan dilaksanakan secara professional dan akuntabel,” tuturnya.
Kemudian, PDIP mendukung seluruh penyelenggara pemilu untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Setelah itu, rekomendasi eksternal di sisi pemenangan pemilu dengan menyarankan pemerintah menyelesaikan status kepegawaian guru dan honorer.
“Rakernas IV Partai merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara pemilu,” terangnya.
Selain itu, rakernas juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi.
“Serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam pemilu,” pungkas Hasto.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
