KEADILAN – Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya.
Rapat tersebut guna membahas dan menentukan automatic adjusment rencana belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 dan rencana program kegiatan tahun 2022.
Anggota Komisi IV DPR, Muslim meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan.
“Anggaran kita 2022 sebesar Rp6,11 triliun dengan automatic adjusment sebesar Rp296,58 miliar,” ujar Muslim dalam RDP-nya di Gedung DPR, Selasa (15/2/2022).
Muslim yang merupakan anggota fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, potensi perikanan Indonesia memang sangat besar. Namun, kata dia, hingga kini pemanfaatan potensi tersebut tidak berjalan maksimal.
“Karena keterbatasan SDM dan anggaran. Anggaran kurang satu persen dari APBN,” ungkapnya.
Padahal, kata Muslim, bila KKP memanfaatkan potensi tersebut, ekonomi nasional Indonesia dapat membangkitkan ekonomi nasional.
“Melihat potensi perikanan kita sangat besar, tapi pemanfaatan tidak maksimal,” kata Muslim.
Muslim juga meminta kepada KKP agar terus mengawasi dan menindak tegas para pencuri ikan yang dilakukan kapal-kapal asing di Laut Natuna. Menurut Muslim, hingga kini masih beberapa kali terjadi pencurian ikan oleh kapal asing di Natuna.
“Pencurian ikan oleh kapal asing di Natuna, karena masih beberapa terjadi. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Muslim juga meminta KKP agar segera meluncurkan pupuk subsidi untuk petambak ikan. Ia menyarankan untuk disalurkan pada triwulan II-2022.
“Fraksi Demokrat mendorong agar KKP segera memproses usulan pembudidaya pupuk subsidi untuk pembudidayaan ikan tersebut secara cermat,” pungkasnya.
