KEADILAN – Pandemi corona yang tak kunjung berakhir membuat perekonomian Indonesia kembang kempis. Tak sedikit tokoh Indonesia mewacanakan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang dalam jumlah besar, bahkan wacana itu terus merebak seiring angka mencetak uang sudah terlihat yakni sebesar Rp600 triliun.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syaifullah Tamliha mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab kata dia, hal ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. “Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiper inflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima KEADILAN, Selasa (19/5/2020).
Dia mengingatkan, langkah pencetakan uang dalam jumlah besar juga pernah dilakukan Presiden Soekarno saat itu. Tujuannya, untuk menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk. Namun akibatnya, terjadi hiper inflasi yang sangat parah. “Ujung-ujungnya berakibat kepada kejatuhan Seokarno. Hal ini harus dihindari,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Syaifullah, akibat lain mencetak uang yang sangat besar adalah menurunnya daya beli masyarakat karena harga-harga akan semakin mahal.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan bidang ekonomi di tengah pademi Covid-19. Lebih lanjut, kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positf untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
“Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam,” tutur politisi PPP itu.
Lantas seperti apa alternatif kebijakan pemerintah dalam mengahadapi ekonomi di tengah pandemi Covid-19?
Syaifullah mengusulkan, salah satu alternatif kebijakan yang bisa dipilih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia di tengah pademi Covid 19 ini adalah lebih baik pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Karena menurutnya, UMKM terbukti menjadi garda terdepan dalam meningkatkan konsumsi domestik di dalam negeri. Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan penjualan barang secara online bagi UMKM, dengan cara itu, lanjut Syaifullah pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik, dan ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk jauh.
“Stimulus dan pelatihan ini akan membuat UMKM bisa tetap bertahan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mereka bisa tetap berproduksi dan memasarkan barangnya dari rumah ke rumah,” tutupnya.
AINUL GHURRI
