KEADILAN – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut minta Pemerintah Daerah (Pemda) serius mendukung pengoperasian Polymerase Chain Reaction (PCR) Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS-USU) di Medan, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
“Cepat atau tidaknya penanganan Covid-19 ini tergantung keseriusan Pemerintah dalam pengoperasian deteksi virus,” kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Kamis (3/4) kepada KEADILAN.
Namun, sambung dia, ada beberapa kendala yang bakal mungkin terjadi saat alat tersebut dioperasikan yakni cairan kimia (reagen PCR) yang digunakan sebagai alat deteksi saat pengujian swab tes. Sebab, cairan itu merupakan produk yang diimport dari Jerman, Jepang, Inggris, China dan Korea.
“Ini yang jadi kendala, karena kita harus bergantung kepada negara lain. Apalagi, untuk melakukan tes swab, dibutuhkan dua jenis reagen yakni reagen pra-PCR dan reagen PCR. Sementara hingga saat ini stok reagen yang tersedia sekitar 600 kit,” ujarnya.
Menurut dia, jika salah satu dari dua jenis reagen tidak tersedia, maka uji swab tidak dapat dilaksanakan. RS-USU sendiri telah memesan reagen melalui supplier dengan menggunakan alokasi anggarannya. Namun supplier masih kesulitan memenuhinya mengingat sulit mendapatkannya di pasar internasional. Karena saat ini, reagen menjadi komoditas rebutan dunia.
Karena itu, sambung dia, Pemprov Sumut harus benar-benar serius, bahkan dengan cara apapun mestinya dilakukan untuk mendapatkannya. “Bila kita ingin segera dapat menangani Covid-19, pemerintah daerah harus segera bertindak cepat dan nyata. Sebab, pemeriksaan laboratorium ini memang menjadi kunci utama dalam penanganan virus Covid-19,” terangnya.
Dia menjelaskan, dalam perbincangan antara Ombudsman RI dengan Kepala Lembaga Eijkman, Prof Amin Soebandrio pada, 8 April lalu, terungkap bahwa kelambanan uji laboratorium menjadi salah satu lambannya penanganan Covid-19.
Selama ini, pengujian spesimen virus Covid-19 di Indonesia hanya dilakukan di Eijkman, sebuah lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
“Jadi, awalnya, spesimen virus Covid-19 dari seluruh rumah sakit di Indonesia, dikirim ke Eijkman melalui Balitbangkes. Inilah yang membuat lambannya proses uji laboratorium Covid-19. Tapi sekarang, Kemenkes sudah membantu alat PCR yang dioperasionalkan di sejumlah rumah sakit di Indonesia, termasuk dua unit di RS USU. Sehingga diharapkan, alat PCR di RS USU ini dapat mempercepat penanganan Covid-19 di Sumut. Karena itu, pemerintah daerah harus memberi dukungan penuh untuk memaksimalkan operasionalisasi PCR di RS USU dengan membantu dalam pengadaan reagen PCR,” ungkapnya.
Di sisi lain, masih kata dia, selain reagen, RS-USU juga membutuhkan bantuan berupa baju Hazmat. Ini untuk kebutuhan lima orang petugas analis laboratorium yang mengoperasionalkan mesin PCR. Baju hazmat merupakan pakaian alat pelindung diri (APD) yang hanya digunakn sekali pakai. Saat ini RS-USU memiliki ketersediaan tujuh unit saja, sementara jumlah itu hanya mencukupi kebutuhan untuk 2-3 hari.
“Tanpa baju hazmat itu, bagaimana petugas laboratorium melaksanakan tugasnya,” pungkasnya.
Frans Marbun
