KEADILAN – Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, M. Julianda Arisha meminta Kapolri segera mencopot Kapolda Sumut Irjend Pol Panca Putra Simanjuntak dan mengevaluasi kinerja Wakapolri Komjend Pol Gatot Eddi Pramono atas kerumunan massal saat menyelenggarakan vaksinasi di GOR Serbaguna, Jalan Williem Iskandar, Kecamatan Medan Perjuangan.
“Vaksinasi yang diselenggarakan itu mengundang kerumunan massal bahkan ada yang pingsan. Ini kan luar biasa, niat untuk mengurai penyebaran Covid-19 justru menambah kluster baru,” kata Nanda panggilan akrab M. Julianda Arisha kepada keadilan.id, Rabu (4/8/2021).
Menurut dia, Kapolda Sumut dan Wakapolri telah gagal dalam membantu pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran virus mematikan itu. “Pak Kapolda telah gagal dan kegiatan itu patut dihentikan. Sebab, tidak ada upaya untuk menerapkan Prokes secara ketat pada kegiatan itu, bahkan memakai masker pun para pesertanya tidak benar,” ujarnya.

Yang lebih mencengangkan lagi, sambung dia, petugas yang ada dilokasi kegiatan itu seola tidak mampu menertibkan keadaan sehinga terjadi kerumunan yang tidak berjarak. “Inilah sebabnya kita meminta untuk di berhentikan karena takutnya timbul cluster baru dari kegiatan ini, khawatir nya kegiatan dengan niat yang tulus ini bukan malah mengurangi tapi malah sebalik nya,” terangnya.
Dalam acara vaksinasi masal yang di selenggarakan oleh Polda Sumut ini turut juga dihadiri oleh Wakapolri tetapi seperti biasa keadaan terlihat baik-baik saja di saat kehadiran orang nomor dua di tubuh Polri tersebut. “Nyatanya sampai ada yang terbaring pingsan tidak sadar kan diri di karenakan berdesak-desakan untuk masuk ke dalam GOR,” ungkapnya.
Dia menuturkan, pada setiap kesempatan dan secara pribadi, Nanda selalu mengaminkan permasalahan PPKM demi membebaskan Indonesia dari wabah ini. Namun pada sisi lain, dirinya merasa sangat kecewa kepada pelaksana kegiatan vaksinasi ini karena tidak mampu mengatur alur jalannya peserta vaksinasi dengan tertib.
“Kami akan kawal persoalan ini, Kapolri harus Presisi dan faham Equaliti Before the law, banyak usaha masyarakat kecil untuk mencari makan ditutup demi menghentikan penyebaran wabah ini tetapi aparatnya justru mengundang kerumunan massal,” bebernya.
Frans Marbun








