Raih Tiga Penghargaan, Dirjen PP Kemenkumham Makin Terpicu Berbenah dan Berinovasi

KEADILAN – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) akan semakin bersemangat berbendah dan berinovasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) PP Kemenkumham, Asep N Mulyana, kepada keadilan.id, Selasa (19/12/2023).

Semangat berbenah dan berinovasi tersebut semakin dipicu karena tiga penghargaan yang diraih Ditjen PP kemenkumham dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM. Ketiga penghargaan tersebut diberikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly kepada Direktur Jenderal PP, Asep N. Mulyana, Kamis (14/12/2023) lalu.

Penghargaan yang pertama, terkait atas capaiannya sebagai Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Penghargaan ini menjadi bukti meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Ditjen PP, serta sebagai motivasi bagi seluruh pegawai Ditjen PP untuk memberikan upaya terbaik dalam mengelola birokrasi dan memberika pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Penghargaan kedua, diberikan kepada Ditjen PP atas perolehan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan dengan menetapkan serangkaian langkah-langkah dan kontrol yang berurusan dengan penyuapan, dan juga dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, serta mendeteksi risiko korupsi. Perolehan sertifikasi ini menjadi bentuk komitmen Ditjen PP khususnya Sekretariat Ditjen PP untuk mengeliminasi setiap tindakan yang mengarah pada bentuk-bentuk penyuapan, baik secara keuangan maupun non keuangan dalam mewujudkan good governance.

Penghargaan ketiga diberikan kepada Ditjen PP atas keberhasilannya menciptakan Mars Ditjen PP dengan judul “Mars Ditjen PP (Regulasi Berkualitas dan Berintegritas)”. Pada kesempatan ini, Menkumham Yasonna H. Laoly memberikan Surat Pencatatan Ciptaan kepada Dirjen PP, Asep N. Mulyana sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam kesempatan ini, Dirjen PP bersama Menkumham dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham juga menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

Ketiga perolehan penghargaan ini tidak lantas membuat Ditjen PP berpuas diri. Hal ini justru memicu semangat seluruh Pimpinan Tinggi dan jajaran di lingkungan Ditjen PP untuk terus berbenah, berinovasi, dan selalu memberikan yang terbaik sebagai insan pengayoman dalam melayani publik.

Reporter: Syamsul Mahmuddin