KEADILAN – Menduduki jabatan sebagai Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN, Warih Sadono mendapat kecaman. Pasalnya penunjukan Warih ini dinilai akan mencoreng kinerja positif Kementerian yang selama ini sedang bersih-bersih di seluruh korporasi pelat merah.
Adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, salah satu pihak yang mempertanyakannya. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir seperti menutup mata dalam memilih Warih dengan mengabaikan dan memperhatikan track record negatif Warih.
“Jangan lupa, semasa menjabat Kajati DKI, banyak anggota Warih yang kena OTT KPK kasus suap dan pemerasan. Bahkan Warih pun diduga sempat diperiksa,” ujarnya, Rabu (4/3).
Dengan banyaknya OTT di Kejati DKI di kepemimpinan Warih tersebut, membuktikan ia tidak tegas membersihkan institusi dari anak buahnya yang korup di internal. Termasuk lalai melakukan pengawasan melekat di jajarannya.
“Ada hubungan apa Menteri BUMN dengan Warih? Ini harus dijelaskan ke publik, apa alasan memilih Warih kalau alasannya karena akhlak, kita semua tahu betul akhlak yang bersangkutan sebenarnya seperti apa. Kementerian BUMN harus diisi pejabat publik yang jelas track record nya. Jadi penunjukkan Warih harus dibatalkan,” pungkasnya.
