Pilkada di Masa Pandemi Covid, KWI: Pemerintah Sudah Memperhitungkannya

KEADILAN – Pandemi virus corona (Covid-19) bukan menjadi penghalang proses pelaksanaan pemilu serentak di 270 daerah tahun 2020. Pemerintah dan DPR RI pun telah sepakat Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Terkait hal itu, Konferensi Wali Gereja Indonsesia (KWI) menilai Pemerintah sudah memperhitungkannya dengan baik.

Terkait hal ini Konferensi Wali Gereja Indonsesia (KWI) menilai pemerintah telah memperhitungkan secara matang jadwal tetap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI RD PC Siswantoko mengatakan, pihaknya melihat pemerintah sudah mengantisipasi dan menyiapkan Pilkada di tengah pandemi ini dengan matang.

“Ini sudah diantisipasi dengan Perppu No 2 tahun 2020. Intinya adalah Pilkada akan diselenggarakan di dalam pandemi Covid-19. Lalu Perppu itu kemudian di follow up oleh KPU dengan mengeluarkan PKPU No 2 tahun 2020 bahwa Pikada akan diselenggarkan 9 Desember 2020,” ujar Siswantoko saat dihubungi.

“Berdasarkan dasar hukum ini, jelas bahwa pemerintah memang sudah siap, sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk-aturan-aturannya. Kemudian mekanisme, orang-orangnya ketika Pilkada akan diselenggarakan di tengah pandemi covid-19 ini,” tambahnya.

Siswantoko pun meminta semua pihak mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut. Sebagai warga masyarakat yang baik bentuk konkrit dukungan kata Siswantoko dengan mengenal secara mendalam rekam jejak para calon.

“Artinya bahwa mereka tetap diharapkan berpartisipasi dalam mencari informasi terkait dengan treck record para calon kepala daerah ini agar tidak salah pilih,” katanya.

Lanjut Siswantoko, para pemilih juga harus memastikan apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau belum. “Ini perlu dilihat oleh masyarakat sehingga hak pilihnya itu tidak hilang atau tidak terpakai gara-gara masalah administrasi,” katanya.

Selain itu masyarakat kata Siswantoko harus mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada ini. Lebih-lebih protokol kesehatan pada 9 Desember 2020 mendatang. Pasalnya saat itu banyak orang berkumpul.

“Oleh karena diharapkan kesadaran masyarakat dan juga khususnya kepada para penyelenggara, pengawas, saksi dan sebagainya. Partai Politik yang ikut untuk betul-betul selalu menggaungkan, untuk mentaati protokol kesehatan sehingga Pilkada tetap boleh berjalan dengan baik tetapi di saat yang sama juga kesehatan masyarakat juga tetap terjaga. Dua-duanya bisa berjalan baik tanpa harus mengorbankan salah satu,” tukasnya.

Odorikus Holang