KEADILAN- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, menilai sikap “murah hati” Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima Novel Baswedan dkk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bareskrim Polri, harus dibaca sebagai bagian dari upaya menjadikan Bareskrim sebagai transit untuk menguasai KPK.
“Agar kelak bisa kembali menjadi ASN pada KPK bahkan menguasai KPK,” kata Petrus kepada wartawan, Senin (8/11/2021).
Petrus menambahkan, merekrut Novel dkk menjadi ASN bisa saja tidak memberi solusi bagi penciptaan ASN yang berwawasan kebangsaan di Bareskrim Polri.
Menurutnya, selain Novel dkk. sudah tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tapi juga sudah terbentuk karakter yang berani membangkang terhadap Pimpinan KPK secara terbuka.
“Jika Novel dkk menerima tawaran (dari) Kapolri, maka ini harus diwaspadai karena manajemen di Kepolisian bersifat hirarki, sehingga Bareskrim sesungguhnya bukanlah habitat yang cocok bagi Novel dkk. Namun ini adalah strategi politik jangka panjang, karena bagi Novel lebih baik mundur selangkah untuk gapai sukses yang lebih besar,” terang advokat Peradi itu.
Petrus berpandangan, menjadikan Novel dkk di manapun menjadi kontraproduktif, karena soal TWK adalah soal ideologi, sehingga tidak mungkin seseorang yang sudah terbentuk karakter oposisi terhadap “wawasan kebangsaan” lantas secara instan berubah menjadi “berwawasan kebangsaan” yang loyal.
Jika Novel dkk menjadi ASN pada Bareskrim Polri, lanjut Petrus, hal ini bisa melahirkan kecemburuan sosial dari ribuan tenaga honorer di institusi Polri yang belum pasti diangkat menjadi ASN.
Bahayanya, kata Petrus, Novel dkk bisa saja mengkoordinir para honorer menjadi sebuah ‘kekuatan perlawanan’ dengan membentuk ‘Wadah Pegawai’ sebagai alat perjuangan untuk mengoreksi segala kebijakan pimpinan Polri, seperti halnya perlawanan yang dilakukan Novel dkk di KPK hingga hari ini.
“Menjadikan Novel dkk sebagai ASN pada Bareskrim Polri, bisa jadi ini hanya sekedar batu loncatan dan ada hidden agenda Novel dkk untuk kembali menguasai KPK dan ancaman bagi Ketua KPK Firli Bahuri melalui kasus penyewaan helikopter yang pernah dilaporkan ke Bareskrim.
“Menjadikan Novel dkk di ASN Bareskrim Polri tidaklah penting,” tegas Petrus.
