Keadilan

Oleh: Nesten Marianus Marbun, Divisi Data PPK Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas

Media Massa adalah sarana sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, untuk menyampaikan pesan, informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat luas, atau dalam bahasa Soekarno disebut sebagai ‘penyambung lidah’antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya.

Sedangkan Media sosial (Medsos) adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya dalam menyampaikan pesan dan informasi berdasarkan ekspresi atau perasaan sesuai dengan keinginan penggunanya, baik secara pribadi maupun kelompok.

Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang menjadi hak mutlak bagi Bangsa Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 E ayat (6).

Dengan kata lain, Pemilu adalah motor penggerak sistem perpolitikan Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting karena melibatkan seluruh elemen dan lapisan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta lahirnya medsos, dan tingginya animo masyarakat dalam menggunakan medsos, membawa dampak yang luar biasa, terutama dalam pola pikir, etika, norma serta kultur, suku, ras bahkan norma agama. Pengertian Pemilu sebagai kedaulatan bangsa digeser menjadi peralihan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, dan untuk kedaulatan orang tertentu saja.

Hal ini, tidak lepas dari aksesnya yang sangat mudah, mulai dari penjuru kota hingga pelosok desa sepanjang ada jaringan telekomunikasi semua bisa memanfaatkan sarana itu, bahkan penggunanya tidak hanya kaula muda saja, masyarakat usia lanjut sekalipun kini sudah menggunakannya.

Dampak lainnya adalah, hubungan sosial (social relationships) dewasa ini seperti kehilangan keseimbangan dan terjadi sangat cepat. Pengaruh ini dipercepat disaat pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Salah satu contohnya adalah istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’.

Dua kata ini ramai diperbincangkan di medsos pada Pemilu tahun 2019, pendukung calon presiden A menyebut calon presiden B dengan sebutan kampret, sedangkan pendukung calon presiden B menyebut calon presiden A dengan sebutan cebong.

‘Perseteruan’ dua pendukung calon ini seperti ‘bertarung’ bebas tanpa batas dan tanpa identitas. Tanpa aturan dan tanpa wasit, tidak ada norma dan tidak ada etika. Bahkan, tidak jarang, di dalam rumpun satu keluarga yang berbeda pilihan pun terjadi konflik.

Catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, 4 November 2019, terjadi 18.564 pelanggaran, diantaranya 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik dan 2.057 pelanggaran hukum.

Padahal, pasca pemilu dua capres yang tadinya berkompetisi, bisa duduk bersama, berbincang dan menikmati kopi. Sementara, narasi cebong dan kampret masih berlanjut. Meskipun istilah kata itu kemudian berkurang memasuki tahun kedua pasca Pemilu. Namun, istilah baru akan kembali muncul menjelang, pada saat dan tahun pertama usai Pemilu dilakukan.

Cikal bakal lahirnya kelompok–kelompok sosial yang mengatas namakan agama, suku dan pola perilaku tertentu juga dari medsos.

Dari sisi bisnis, Media Sosial memang memiliki nilai positif karena dapat memperoleh dan menyampaikan informasi dengan mudah. Media sosial juga bisa menjadi alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan.

Media massa, yang digadang-gadang sebagai lawan tanding dari media sosial, seperti berada dalam ‘kepungan’ dan seolah tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengan medsos.

Mengapa hal itu terjadi? Karena pengguna media sosial tidak diikat dengan kode etik, meskipun terbatas karena adanya UU ITE, sedangkan media massa memiliki kode etik (UU Pers No 40 Tahun 1999), kemudian tidak semua lapisan masyarakat mampu mengaksesnya dengan berbagai keterbatasannya.

Walaupun, dari sisi kemanfaatan, media massa memiliki peran penting dalam proses edukasi politik di tengah masyarakat secara luas sekaligus menjadi counter black dari informasi yang disajikan media sosial karena memiliki fungsi gate keeper (menyaring informasi untuk disajikan sebagai bahan pemberitaan), terutama dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sehingga dapat disimpulkan, fungsi media massa dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki tiga hal, pertama sebagai penangkal hoax, kedua sebagai pemberi informasi yang benar dan edukasi secara massal, ketiga adalah sebagai kontrol.

Bawaslu, dalam perspektif  UU No 7 Tahun 2017 adalah pemegang mandat untuk melakukan pencegahan, pegawasan dan penindakan dalam proses pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh KPU, patut, elok dan sebaiknya menggandeng dan bekerjasama dengan para jurnalis (media massa).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), selaku wasit dari dua penyelenggara pemilu tersebut (KPU dan Bawaslu) juga sepatutnya bekerjasama dengan jurnalis, atau dalam pepatah Batak Toba disebut, hurang sangiris asa sabalanga maksudnya adalah lengkap tetapi belum sempurna. Sehingga, sebagai kesempurnaan dari pelaksanaan Pemilu, baik Bawaslu, DKPP maupun KPU sepatutnya menggandeng media massa sebagai partner kerja agar tercipta Pemilu yang berkualitas dan berkeadilan.

Tagged: , ,