KEADILAN – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) menghelat kick off pelaksanaan Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) di kawasan Surabaya, Jawa Timur, kemarin Kamis, 16 Mei 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura plus Plt. Sekjen Kementan, Prihasto Setyanto menuturkan kegiatan itu rangkaian kerja bersama guna mengolah kawasan hortikultura terpadu di lahan kering seluas 10.000 hektar di 13 kabupaten dan 7 Provinsi Indonesia.
“Kegiatan ini mengkonsolidasikan 10 ribu hektare lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan lewat wadah KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani). Terutama untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri, dan ekspor,” ujar Prihasto, dalam keterangan resmi, diterima KEADILAN, Jumat (17/5/2024).
Ia menyebut, ke 13 Kabupaten dan Provinsi itu meliputi Kabupaten Pakpak Bharat di Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa dan Ende.
“Kami yakin, HDDAP mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional dan internasional. Seiring program Presiden terpilih, yakni makan siang gratis. Di mana, kita perlu menghasilkan produksi hortikultura berkualitas,” katanya.
DDAP didesain dengan pendekatan terpadu yang mampu mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia.
Diakui Prihasto, seluruh lahan yang ada ini nanti akan digunakan untuk pengembangan cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat dan aneka buah lainnya. Penentuan lokasi di 13 Kabupaten ini sesuai serangkaian proses perencanaan panjang melalui Feasibility Study (FS) dan SID.
Prihasto menambahkan salah satu penentu keberhasilan kegiatan ini adalah pembagian peran yang jelas dari setiap stakeholder yang terlibat di HDDAP, baik pemerintah pusat maupun daerah serta mitra kerja terkait lainnya.
“Pemerintah pusat bertugas memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan dengan baik, sedangkan pemerintah daerah berperan melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana HDDAP mulai dari menyiapkan sarana prasarana pendukung serta bertanggungjawab atas usulan CPCL,” jelasnya.
Sementara, kata Prihasto, kelembagan ekonomi petani atau KEP berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan HDDAP. KEP itu akan mengkonsolidasikan lahan dan petani untuk menghasilkan produk hortikultura bermutu sesuai kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Diketahui, hingga kini teridentifikasi 17 private sector yang siap terlibat di kegiatan HDDAP. Keterlibatan perbankan dalam HDDAP berperan menyediakan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui jaminan KEP untuk keberlanjutan usaha. Prihasto mengaku telah mensimulasikan rencana pengembangan komoditas hortikultura di lokasi HDDAP yang diproyeksikan akan meningkatkan keuntungan petani hingga Rp 1,4 triliun, atau naik 99 persen.
“Keterlibatan perbankan ke proses bisnis HDDAP akan menjadi indikator penting dalam penilaian keberhasilan kegiatan,” ujarnya.
Reporter: Ceppy Febrinika Bachtiar
