KEADILAN – Komite II DPD RI berharap Indonesia harus segera melakukan transisi energi dari sumber energi fosil ke energi baru dan terbarukan.
Komite II DPD RI pun melakukan penyusunan RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi dengan meminta masukan komprehensif dari sisi akademik dan implementasi di lapangan dari para pakar maupun praktisi.
“Guna memperkaya substansi RUU yang sedang disusun, kami meminta masukan dari pakar dan praktisi,” ujar Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat membuka RPDU terkait RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Senator asal Papua itu mengatakan dalam penyusunan RUU ini terdapat 11 pokok persoalan yang masuk dalam jangkauan. Berdasarkan pokok persoalan itu, Komite II DPD RI ingin mendapatkan pandangan atau masukan. “Seluruh masukan ini, akan dicatat dan digunakan sebagai referensi pokok dalam merumuskan usul RUU ini,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan energi dari tenaga surya memang sangat diandalkan untuk saat ini. Selain itu, biogas dari limbah cangkang kelapa sawit juga bisa menjadi alternatif tapi perlu diperhatikan lagi energi bersih atau bukan.
“Kita bisa manfaatkan biogas cangkang, namun perlu diperhatikan kembali apakah merupakan energi bersih atau bukan,” terangnya.
Christiandy juga menambahkan bahwa lahirnya UU Omnibus Law mengakibatkan peran daerah kurang terperhatikan dalam energi terbarukan. “Peran daerah saat ini tidak ada sejak adanya UU Omnibus Law. Alhasil, energi terbarukan dari cangkang tidak mendapatkan perhatian pemda,” paparnya.
