KEADILAN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan terdapat 2.415 lubang tambang di wilayah ibu kota baru negara atau IKN dan masih kurangnya ketersediaan air tanah.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, dalam hal ini KLHK menjelaskan mengenai kondisi tanah serta upaya dan solusi apa untuk mengatasi dari permasalahan tersebut.

“Menyampaikan dampaknya, utamanya di aspek keamanan pembangunan, biaya hidup bagi masyarakat yang nantinya akan pindah ke IKN,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Bambang juga meminta pemerintah berkomitmen untuk terlebih dahulu menyelesaikan seluruh persoalan berkaitan dengan pembangunan yang ada di IKN.

“Ketika nanti masyarakat pindah, mereka sudah dapat tinggal dengan aman dan nyaman di IKN,” tegasnya.

Dalam melaksanakan pembangunan di IKN kata Bambang, harus berdasarkan pertimbangan yang matang, dan meminta agar proses pembangunan IKN dapat melibatkan partisipasi dan pendapat dari para ahli maupun masyarakat.

“Dukungan dari masyarakat terhadap IKN merupakan salah satu kunci utama agar masyarakat bersedia pindah ke IKN tanpa unsur paksaan,” tukasnya.