KEADILAN – Gerak cepat. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah langsung memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Rapat tersebut dilakukan di Kantor Satgas Patriot Merah Putih yang berada di Gedung Jamdatun Kejaksaan Agung RI, Jumat (7/2/2025).

Kantor Satgas Patriot Merah Putih baru disulap Kamis lalu dengan mengambil salah satu ruangan di Gedung Jamdatun. Jumat, puluhan mobil dinas telah terpakir di depan halaman Gedung Jaamdatun Kejagung dari masing-masing institusi yang telah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dimana untuk posisi Ketua Pengarah dijabat Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu, untuk wakil ketua antara lain dipimpin Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Anggota terdiri dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Agraria, Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, dan Kepala BPKP. Selanjutnya, Ketua Pelaksana Satgas dijabat Jampidsus Febrie Adriansyah. Wakil Febrie yaitu wakil ketua Pelaksana Satgas antara lain yaitu Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim, Deputi Bidang Investasi BPKP.

Kemudian, untuk anggota adalah Dirjen Strategi Pertahanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BMKG, dan Sekertaris BAIS TNI.

Sampai tulisan ini diturunkan belum ada informasi resmi ke media massa terkait isi rapat tersebut. Namun pemerintah sebelumnya berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan lahan. Presiden Prabowo berharap upaya dan komitmen dari pemerintah, dapat memberikan kepastian hukum

Kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dan mendorong tata kelola perkebunan yang lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, proses penataan lahan ini akan dijalankan dengan pendekatan yang terukur dan sistematis.