KEADILAN – Pemerintah baik Pusat dan daerah segera melakukan akselerasi peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan pokok. Ketersediaan pangan merupakan faktor pertahanan terakhir bagi stabilitas nasional.
Demikian dikatakan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin kepada wartawan, Senin (17/10/2022).
“Di tengah situasi krisis dan ancaman resesi saat ini, agenda mewujudkan kemandirian dan ketersediaan pangan nasional merupakan hal yang urgen bagi pemerintah,” kata Sultan.
“Setiap negara akan melakukan stop ekspor pangan demi menjaga pasokan dalam negerinya masing-masing”, tambahnya.
Menurut Sultan, data potensi kerawanan pangan Indonesia yang masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa masih terdapat sekitar 23,5 juta jiwa penduduk kita mengalami kerawanan pangan.
“Kami harap Pemerintah dan semua lembaga terkait termasuk BUMN yang ditugaskan untuk menyelesaikan agenda ketahanan pangan harus terus berkolaborasi. Dan yang tidak penting adalah pelibatan masyarakat petani”, tegasnya.
Saat ini kata Senator asal Bengkulu ini, pemerintah sudah memiliki cukup modal infrastruktur untuk mengakselerasi agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
“DPD RI secara kelembagaan meminta agar investasi dan inovasi Industri pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan sektor riil ke di sisa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Jika hal ini bisa terpenuhi, saya kira beliau pantas dikenang dan menyandang gelar Bapak Pangan Indonesia,” katanya.
Diketahui, data Global Hunger Index (GHI) tahun 2021, tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18, tertinggi ketiga Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Kaos. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 17 juta jiwa atau 6,1 persen penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
