KEADILAN- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan lapangan ke Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kasus dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra.
Politisi Golkar itu meminta menghentikan perdebatan tentang digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) kasus Djoko Tjandra saat masa reses.
“Jangan kita berdebat masalah administrasi, karena saya tidak ingin melanggar tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Badan Musyawarah (Bamus), yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13” tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Pimpinan yang membidangi Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menegaskan, dalam Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa berdasarkan Tatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.
Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52, dalam melaksanakan tugas Bamus dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.
“Karena tatib DPR berbunyi seperti itu, jadi jangan kita ngotot tetapi substansi masalah kasus buronan Djoko Tjandra harus segera dilakukan pengawasan oleh Komisi III DPR RI,” ujarnya.
“Tatib DPR kan dibuat bersama untuk dilaksanakan seluruh Anggota Dewan , jadi saya ngak habis pikir ada yang ngotot seperti itu ada apa ini,” sambung Aziz.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, surat izin untuk menggelar RDP pengawasan terhadap mitra kerja itu telah dikirim ke pimpinan DPR sejak Rabu (15/7) lalu.
Menurutnya, surat izin untuk menggelar RDP saat masa reses itu dilayangkan setelah Komisi III DPR menerima dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Selasa (14/7).
“Tentunya kami menganggap kasus ini bersifat super urgent sehingga berdasarkan mekanisme Tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR,” kata Herman beberapa hari lalu.
Sayangnya, kata Herman, hingga saat ini surat tersebut masih tertahan di meja Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam. Sementara, Ketua DPR Puan Maharani telah mengizinkan dan menyetujui rencana RDP yang rencananya digelar Selasa (21/7/2020).
“Sebagai informasi, Ketua DPR telah mengizinkan dan menyetujui rencana RDP tersebut pada masa reses hari Selasa depan. Maka dari itu, Ketua DPR mendisposisi izin tersebut kepada Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam,” ungkap Herman.
“Informasi terakhir dari sekretariat, surat tersebut masih tertahan di Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam disebabkan ada putusan Bamus yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses. Sampai saat ini saya juga masih menunggu untuk melihat salinan putusan bamus tersebut,” terang Herman.
Untuk diketahui, bedasarkan Pasal 310 Tatib DPR, segala surat keluar atau surat undangan rapat harus ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekjen DPR atas nama pimpinan DPR.
“Jadi pimpinan DPR membagi tanda tangan sesuai dengan bidang kerja masing-masing,” terang Herman.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Komisi III DPR tetap berkomitmen untuk terus mengawasi aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus buronan Djoko Tjandra. Ia memastikan, Komisi III tidak akan menunda-nunda pelaksanaan RDP tersebut.
“Sejak awal kami di Komisi III selalu berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Maka dari itu, sejak awal Komisi III selalu concern terhadap kasus Djoko Tjandra ini. Jadi sebaiknya teman-teman bisa bertanya ke Wakil Pimpinan DPR bidang Korpolkam terkait kepastian RDP ini,” pungkas Herman.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani, pihaknya bakal terus mengupayakan adanya RDP gabungan tersebut untuk menyikapi buronan Djoko Tjandra.
Meskipun belum mendapat restu dari pimpinan.
Ia menambahkan, Komisi III terus mengupayakan agar RDP gabungan tersebut bisa terlaksana sesuai mekanisme. Mengingat, sebagian besar anggota di Komisi III berpandangan rapat tersebut diperlukan walau sedang reses
“Memang sebagian kami di Komisi III sebetulnya menginginkan supaya ada RDP gabungan itu di masa reses. Nah ini yang saya kira kami nanti bisa musyawarahkan kembali dengan pimpinan DPR,” pungkas Arsul.
AINUL GHURRI
