KEADILAN – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku prihatin dengan munculnya hacker atau peretas Bjorka. Kata Doli, kejadian tersebut telah menghambat proses modernisasi di dalam setiap tugas kenegaraan termasuk pemilu.
“Saya minta waktu itu, mendorong terjadi proses digitalisasi dan elektronisasi tahapan pemilu. Dua saran yang saya bilang, pertama. kenapa kita harus hati-hati karena jaringan internet kita masih belum sampai ke pelosok,” ujar Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
“Kedua. jago-jago semua hacker-hacker orang Indonesia. sangat bahaya. oleh karena itu, memang belum sampai kepada soal mengganggu langsung sampai ke tahapan pemilu. Tetapi kalau dibiarkan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi bisa juga jadi mengganggu,” tambahnya.
Mengantisipasi hal tersebut kata Doli, pihaknya meminta KPU untuk selalu memperbaharui sistemnya sehingga tidak mudah diretas hacker.
“Nanti kami akan mengagendakan khusus membicarakan hal itu. terkait dengan pengamanan data kependudukan yang ada di KPU. Itu kan kepentingan kami di Komisi 2 lebih daripada itu,” tegasnya.
“Mungkin dalam waktu dekat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan komosi I. Kemudian tim cyber KPU, Polri sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini,” tukasnya.
Beberapa waktu lalu, heboh peretas Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs breached.to.
Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres. Ia juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
