KEADILAN – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita 1.600 hektar lahan yang sebelumnya dikuasai Sugianto Kusuma alias Aguan di Pantai Indah Kapuk(PIK). Penyitaan itu dilakukan oleh Satgas PKH pada 13 Maret 2026 silam saat Satgas PKH dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah.
1.600 hektare lahan yang disita tersebut berada di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya dikuasai oleh PT Mutiara Intan Permai, anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Agung Sedayu adalah milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan.
Kawasan itu sebelumnya adalah hutan lindung. Namun tanah milik negara tersebut kemudian diduga dikuasai secara melawan hukum oleh PT Mutiara Intan Permai, dengan rencana akan dikembangkan menjadi proyek ekowisata “PIK 2 Tropical Coastland”.
Kawasan ini sebelumnya pada era Presiden Joko Widodo dimasukan dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Penetapan status PSN ini membuat pilemik di masyarakat. Pasalnya status PSN menimbulkan dampak negatif dan lebih banyak merugikan masyarakat dan negara, ketimbang manfaat ekonominya.
Sebut saja misalnya janji manfaat ekonomi atau penciptaan lapangan kerja makro, penyerapan tenaga kerja lokal. Seringkali kenyataan tidak sebanding dengan jumlah warga yang tergusur atau kehilangan pekerjaan informalnya.
Dampak negatif lainnya adalah deforestasi dan alih fungsi hutan. Banyak alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, infrastruktur, atau lumbung pangan skala besar yang memicu hilangnya tutupan hutan dan peningkatan emisi karbon.
PSN juga menyebabkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan krisis air. Pembukaan lahan masif merusak kawasan tangkapan air, memicu bencana ekologis berulang seperti banjir, kekeringan, atau krisis air bersih bagi warga sekitar.
Setelah terjadi leralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, bulan madu Aguan dengan pemerintah berakhir. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, status PSN kawasan tersebut akhirnya dicabut.
Setelah itu pemerintah melalui asatgas PKH dan Kejaksaan Agung berulang kali mencoba mengambil kembali lahan tersebut. Namun upaya itu tidak pernah mulus. Sisa pengaruh Agung Sedayu baik di bidang politik maupun hukum membuat pengambil alihan tidak lancar.
Pengambil alihan lahan tersebut baru berhasil lima bulan kemudian. Satgas PKH dengan dukungan prajurit TNI, baru kemudian sukses memancangkan plang penyitaan terhadap 1.600 hektar lahan tersebut. “Prosesnya di lapangan sempat tegang,” ujar sumber keadilan.id.
Menurut sumber keadilan.id, setelah pemancangan plang penyitaan tersebut, seorang petinggi penegak hukum sempat mendatangi dan melihat plang di lokasi. Namun oknum yang kini terlibat kasus makar tersebut tetap tak berani mencabut plang tersebut.








