KEADILAN – Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Agus Andrianto mengatakan, hingga saat ini masih ada pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki data atau peta penyebaran Covid-19.

Salah satu daerah itu adalah Sumut dan sejumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. Selain tidak memiliki data yang jelas, solusi untuk memutus mata rantai penyeberan wabah mematikan ini juga sangat minim. Baik, bagi para medis sendiri maupun bagi warga yang terkena dampaknya.

Untuk para medis sendiri, Sumut sepertinya ‘kelimpungan’ untuk mengadakan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga menyulitkan para medis untuk bertindak. Salah satu ukurannya adalah mundurnya lima dokter spesialis di RSUD Padangsidimpuan. Selain di Padangsidimpuan, sejumlah daerah lain juga mengalami hal yang serupa. Di samping itu, adanya inkonsistensi aturan tentang pembatasan sosial yang dibuat pemerintah daerah dalam memutus penyebaran virus ini.

“Pemda datanya gak jelas mana-mana yang terdampak, penerima bantuan yang selama ini penerima tetap, yang baru terdampak karena pembatasan yang dilakukan. TNI-Polri mendorong dan menggalang kepedulian sosial adalah dalam rangka membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat terdampak,” kata Agus.

Sehingga, menurut Agus, adanya upaya dan rencana dari sejumlah kalangan untuk melakukan aksi penjarahan bukan tanpa alasan. Sebab, 209 negara sedang berperang menghadapi virus ini. Karena itu, jika pemda tidak memiliki data tentang persebaran dan dampaknya maka akan sulit menghentikan penjarahan-penjarahan itu.

“Karena itu, TR yang memerintahkan Kapolda sampai pada Kapolres dan jajarannya sudah jelas. Semua jajaran harus patuh, jika tidak pasti akan di evaluasi nanti,” tegasnya.

Mestinya, masih kata Agus, sebagai kepala gugus tugas, kepala daerah harus berperan aktif dalam menyikapi persoalan ini dan harus memiliki inisiatif untuk mencari solusi dan tidak bergantung pada pemerintah pusat saja.

“Kalau punya kepentingan memang agak repot. Apalagi punya rencana kedepan.
”terangnya.

Terpisah, angora DPRD Sumut, dr Tuahman Purba mengatakan, Gubernur sebagai Kepala Gugus Tugas dalam menangani wabah ini sudah bertindak sangat baik dengan mengikuti instruksi presiden.

“Anjuran bapak presiden agar berdiam diri dirumah (Stay at home, social distancing dan physical distancing) kan sangat baik supaya virus ini tidak menyebar. Sehinngga tidak perlu kemana-mana,” katanya.

Namun, sambung dia, pengadaan lahan seluas 14 ha yang bakal dipergunakan untuk kuburan massal itu akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Sebab, yang dibutuhkan saat ini adalah APD bagi para medis, menjamin keselamatan mereka sendiri dan keluarganya. Selain itu, kebutuhan hidup bagi warga agar tidak keluyuran di jalanan.

“Kita ini kebalik. Yang disediakan itu malah kuburan massal bukan APD. Jika dihitung nilai rupiah dari lahan itu dan dibuat untuk pengadaan APD sepertinya sudah sangat membantu,”ujarnya.

Menurut dr Tuahman, virus itu memang tidak bisa pindah kecuali dipindahkan oleh manusia. Virus ini juga tidak bergerak kecuali digerakkan oleh manusia.

“Jika ada keseriusan Pemda sebenarnya sangat mudah untuk mengantisipasinya. Tetapi, karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menghambat laju perjalanan virus ini maka bisa dipastikan virus ini akan terus berkembang luas,” ungkapnya.

Meski begitu, dia berharap masyarakat agar tidak panik meskipun pemerintah belum punya solusi. Walau sangat mematikan, namun virus itu hanya bisa masuk melalui mulut, hidung dan mata.

“Sebisa mungkin, gunakan kacamata dan masker. Jangan mengusap mata, hidung dan mulut jika baru menyentuh sesuatu apalagi saat berkeringat sebelum mencuci tangan dengan sabun atau deterjen. Usahakan berkumur dengan air garam tiga kali dalam sehari,” jelasnya.

Dia juga berharap, Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (purn) Edy Rahmayadi memanfaatkan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk melakukan penelitian bersama dengan lembaga lain dan tidak melulu bergantung pada pemerintah pusat dan lembaga penelitian pusat. “USU kan punya laboratorium mengapa tidak dimanfaatkan? Ini yang sangat disayangkan. Begitu banyak universitas di Sumatera ini, masa satu pun tak ada yang bisa dimanfaatkan. Ini sebetulnya kelemahan kita,” pungkasnya.

Frans Marbun