KEADILAN – Arah prioritas pembangunan nasional belum optimal. Hal tersebut terjadi sejak UUD 1945 diamandemen dan dirumuskan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
“Keberadaan Undang Undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, dirasakan belum optimal,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Selasa (16/8/2022).
Bahkan, kata Puan, setiap Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap Presiden dan Kepala Daerah.
Realitas tersebut kata Puan mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga terkesan Pembangunan Nasional hanya dari proyek ke proyek.
“Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional,” tegasnya.
Dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia kata Puan, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional maka agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata.
“Kita perlu memberikan perhatian yang besar pada generasi muda Indonesia. Ke depan merekalah yang akan mewarisi Indonesia,” katanya.
Apalagi saat ini kata Puan, generasi muda Indonesia telah banyak menunjukan prestasi yang membanggakan baik di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Digital, Seni Budaya, Olahraga, startup dan lain sebagainya.
“Ke depan berbagai upaya agar diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses dan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan di setiap jenjang, memperkuat vokasional, memperkuat ruang kewirausahaan,” jelasnya.
“Kita perlu memperkuat upaya yang fokus pada peningkatkan produktivitas pangan, industri pangan dan kesejahteraan petani, ke depan jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan Minyak Goreng di negeri sendiri, yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia,” tambahnya.
Puan menegaskan, pihaknya tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar. Indonesia harus dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional.
“Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita harus Bangga menggunakan Produk Anak Bangsa Indonesia,” bebernya.
Selain itu kata Puan, pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan perhatian semua pihak dan kemajuan pembangunan di daerah adalah Kemajuan Indonesia.
“Jumlah Aparatur Sipil Negara kita saat ini, lebih dari 3,9 juta. Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara, merupakan sebuah modal kekuatan dalam mempercepat kemajuan Indonesia. Aparatur Sipil Negara harus meninggalkan sikap ‘’membenarkan yang biasa” dan mulai dengan semangat baru yaitu membiasakan yang benar,” tukasnya.
