KEADILAN – Terkait masalah premanisme yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu, jajaran pemangku kepentingan di kawasan itu mengatakan, hal tersebut di luar wilayah mereka.
Hal itu terungkap saat Dirut PT Pelindo II Arif Suhartono dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt. Wisnu Handoko beserta sejumlah pejabat lainnya menggelar konprensi pers di Gedung Museum Maritim, Jakarta Utara, Selasa (15/6/2021).
Dalam kesempatan itu, Handoko mengatakan, pihaknya akan melakukan action plan dalam jangka pandek dan jangka panjang untuk menangani kasus pungli (pungutan liar) di dalam pelabuhan.
“Jangka pendek ini misalnya sosialisasi, imbauan untuk tidak ada pungli lagi. Tidak meminta, tidak memberi. Kemudian juga penggunaan digitalisasi anti pungli dengan mengurangi interaksi secara langsung yang memungkinkan terjadi,” ujar Wisnu menerangkan.
Memalak Jutaan Per Hari, Pelaku Pungli di Depo JICT Orang Dalam
Wisnu menambahkan, kedepannya, pihak pelabuhan akan melakukan pendekatan secara sosial kepada para sopir. Sebab, para sopir ini juga merupakan bagian dari customer dari pelabuhan. Ia juga menegaskan, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional akan terus dikawal dalam setiap kegiatannya.
Hal senada dikatakan Arif Suhartono. Ia merasa bersyukur dengan adanya atensi Presiden. Menurutnya, melalui atensi tersebut, program transformasi yang dilakukan PT Pelindo menjadi lebih cepat.
Arif juga mengatakan, timbulnya kasus pungli ini kemungkinan terjadi karena kurangnya sosialisasi masalah Key Performance Indicator (KPI) terhadap para sopir. Mengenai KPI ini, Arif menerangkan, bahwa sebenarnya KPI yang disepakati untuk waktu reciving adalah 85 menit. Sedangkan untuk waktu deliver adalah 117 menit. Waktu ini lah yang kedepan akan disosialisasikan kepada para sopir.
Arif menjelaskan masalah lain terkait kemacetan. Ia menjelaskan, kapasitas dan trafik di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sudah sekitar 60%-70%. Harusnya sudah dilakukan penambahan kapasitas. Namun menurutnya, nanti setelah New Priok Instant Access Kali Baru selesai dibangun, arus yang mengarah ke pelabuhan akan lebih lancar.
Sopir Ngadu Dipalak, Presiden Telepon Kapolri, Baru Polres Jakut Tangkap Preman
Dalam menangani pelaku pungli, Arif juga memberikan nomor pengaduan. Ia berharap masyarakat dapat melaporkan kegiatan di pelabuhan yang tidak sesuai aturan.
“Jadi ini saya berikan nomor pengaduan yang kalau seandainya ada hal-hal yang terjadi di lingkungan pelabuhan bisa diakses. Nomornya 0811-951-1665. Jadi mohon dapat disampaikan apa bila ada pelayanan di pelabuhan yang tidak baik,” ujar Arif.
Charlie Tobing
