KEADILAN – Poniran (61) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) divonis selama 16 bulan penjara. Sementara Samsul selaku Wakil Direktur I CV Safitri dihukum selama 22 bulan penjara. Keduanya dinyatakan terbukti korupsi kegiatan lanjutan pembangunan Tanggul Sei Padang.
Selain penjara, kedua terdakwa juga dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.
Dalam pertimbangan majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (22/2/2021) sore itu, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung dalam program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hak meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.
“Perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” tegas hakim Immanuel.
Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk keduanya menyatakan sikap.
“Pikir-pikir, majelis,” ucap terdakwa.
Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Candra Syahputra yang menuntut terdakwa Poniran selama 2 tahun dan Samsul selama 2 tahun 6 bulan.
Dalam dakwaan JPU Chandra Syahputra, pada tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tebingtinggi memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.500.000.000, untuk kegiatan lanjutan pembangunan pembuatan tanggul Sei Padang.
Bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) pengukuran badan tanggul, Poniran dan Muhammad Azhar tidak pernah diberitahukan oleh Muhammad Yusuf (sudah diputus) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Namun, laporan progres tersebut sudah dibawa oleh Iskandar selaku staf adminitrasi CV Safitri kepada Muhammad Yusuf, Poniran dan Muhammad Azhar untuk dilakukan tanda tangan setiap pencairan termin 30%, 65% serta 5 %,” ujar JPU dari Kejari Tebingtinggi tersebut.
Terhadap pekerjaan tersebut, Muhammad Yusuf sama sekali tidak pernah membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pemeriksaan lapangan sebelum melakukan pembayaran termin 100% kepada CV Safitri.
Setelah pencairan termin 100%, Muhammad Azhar melakukan pengukuran badan tanggul dan melihat di badan tanggul tersebut lebih banyak tanah sendimentasi (tanah yang berasal dari sungai) dari pada tanah timbun.
“Sehingga pada 9 Januari 2015 telah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Parman selaku ahli dari Politeknik Negeri Medan. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan pembuatan tanggul dengan tanah timbun,” ucap Candra.
Akibat perbuatan kedua terdakwa, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp 123.547.311, sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut.
