KEADILAN – Sadis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai menelikung aspirasi rakyat dalam pengesahan UU Perampasan Aset hari Kamis 19 November 2026 lalu. Banyak pihak kecewa dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pasalnya ada anggapan bahwa setiap peristiwa politik yang terjadi di DPR RI tak terlepas dari peran politisi Partai Gerindra tersebut.
Demikian diskusi singkat keadilan.id dengan Praktisi Hukum Sugeng Teguh Santoso, Jumat siang (20/11/2026).
“Ngerii. Diolah sama DPR. Harapan masyarakat ditelikung, karena menyangkut potensi bahaya buat para anggota dewan itu sendiri,” ujar Sugeng kepada keadilan.id saat dimintai pendapatnya terkait dugaan penelikungan aspirasi rakyat oleh DPR RI terkait pengesahan UU Perampasan Aset.
Sebelumnya DPR pada rapat paripurna Kamis 19 November 2026 lalu mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset. Pengesahan ini menjadi kontroversial karena dinilai telah terjadi perubahan subtansi dari RUU sebelumnya.
Banyak pihak menilai, DPR telah menelikung aspirasi rakyat, terutama yang melakukan demo 27 Agustus 2026 lalu. Diantaranya Aliansi Masyarakat Pati Bersati (AMPB) yang berdemo di Gedung DPR agar RUU Perampasan Aset disahkan. Peserta demo didatangi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan menyampaikan janji bahwa RUU tersebut akan disahkan sebelum 15 Desember 2026.
Janji pengesahan memang dipenuhi mengingat rapat paripurna akhirnya mengesahkan RUU tersebut menjadi UU pada 19 November 2026. Namun harapan terkait subtansi UU Perampasan Aset diduga ditelikung sedemikian rupa, sehingga UU tersebut dipandang tidak memiliki taji lagi.
Salah satu kritik utama atas subtansi UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR tersebut adalah keterangan yang disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim Puteh. Menurutnya ada dua aspirasi utama rakyat yang dihilangkan.
Aspirasi pertama adalah aturan kekayaan tak wajar (illicit enrichment). Delik illicit enrichment meliputi subjek pejabat publik atau pihakt terkait yang dalam waktu tertentu melonjak kekayaannya namun tak mampu menjelaskan sumber perolehannya. Rakyat menginginkan harta pejabat seperti itu bisa dirampas jika tak bisa membuktikan perolehannya secara wajar dan sah.
Namun aspirasi ini diabaikan DPR. UU Perampasan Aset justru menyatakan harta pejabat yang tidak wajar tidak bisa dirampas jika belum dikaitkan dengan perkara pidana tertentu. Dalih DPR penghapusan delik tersebut bagian menghormati hak azazi manusia (HAM), namun ICW menolak argument DPR bahwa aturan ini melanggar HAM atau keluar dari sifat hukum acara.
Aspirasi utama kedua yang ditelikung adalah UU Perampasan Aset tidak menjangkau korupsi masa lalu. Aturan tersebut dinilai tidak dapat memulihkan kerugian negara dari kasus korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi sebelum undang-undang berlaku (terkait ketentuan non-retroaktif/Pasal 72).
Kenyataan ini tentu membuat rakyat kecewa berat. Termasuk kepada Dasco yang sempat dielu-elukan demonstran pada 27 Agustus 2026 lalu. Apakah politisi Gerindra ini ikut berperan dalam penelikungan aspirasi rakyat ini?
Sugeng Teguh Santoso ketika dimintai pendapatnya berkomentar singkat. “Semua peristiwa politik terkait DPR RI saat ini tidak lepas dari peran Dasco. AMPB Pati dan desakan mahasiswa cuma jadi legitimasi politik tapi substansinya diolah oleh DPR karena memang itu wewenang mereka,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat dimintai tanggapannya melalui whatsapp, sampai berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.
Nah.
BACA JUGA: Buronan Kejagung Riza Chalid Melenggang Bebas Masuk Indonesia untuk Berbisnis dengan Pertamina










