KEADILAN – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), pada Rabu (24/8/2022). RDP dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto.
Dalam RDP tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan intervensi personel Divisi Propam Polri saat penyerahan jenazah hingga proses pemakaman Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J pada (9/7/2022).
Listyo menuturkan, keluarga awalnya dilarang membuka peti jenazah Brigadir J. Tetapi kata Listyo, keluarga menolak dan tak mau menerima jenazah serta meneken berita acara.
“Akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan. Melihat kondisi itu keluarga histeris,” kata Listyo.
“Keluarga diberikan penjelasan oleh personil Divpropam, almarhum meninggal setelah terlibat tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada RE dan telah ada beberapa hal itu disampaikan secara lebih tertutup,” tambahnya.
Lanjut Listyo, personel Divpropam juga menolak permintaan keluarga untuk memakamkan Brigadir J secara kedinasan. Saat itu personil Divpropam menyebut Brigadir J telah melakukan perbuatan tercela.
“Menurut personil Divpropam, dalam hal ini ada perbuatan tercela sehingga tidak dimakamkan secara kedinasan,” katanya.
Kemudian bekas Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan menyambangi rumah keluarga Brigadir J pada malam harinya. Saat itu Brigjen Hendra juga meminta pembicaraan tak direkam.
“Malam harinya datang pati Polri atas nama Brigjen Hendra Karo Paminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga dapat penjelasan lebih detail, tembakan, dan posisi tembak menembak, serta luka luka di tubuh jenazah,” jelasnya.
Namun keluarga Brigadir J tetap tidak percaya dengan penjelasan yang diberikan Brigjen Hendra. Pihak keluarga Brigadir J pun mempertanyakan CCTV di lokasi kejadian, handphone miliki Brigadir J, dan kejanggalan lainnya.
