Keadilan

KEADILAN – Dinilai mempunyai irisan tugas yang beririsan dengan penyelenggaraan Pemilu, kepolisian diminta untuk mengingatkan kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pejabat publik untuk tetap menjaga netralitas dan tidak melanggar hukum dalam pemilu 2024 mendatang.

“Meskipun dalam isu ini ada juga tugas-tugas di luar Polri, misalnya tugas Bawaslu, Kemendagri, namun saya melihat ada irisannya juga terkait tugas Polri dalam menjaga netralitas kepala daerah, ASN dan pejabat publik,” ujar anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Taufik juga meminta Polri melakukan tindakan preventif dengan menyosialisasikan hal tersebut kepada kepala daerah berikut sanksi pidananya.

“Penting pihak Polri mengingatkan kepala daerah agar tetap netral dan ada sanksi pidana ketika netralitas itu tidak dilakukan kepala daerah dan ASN. Ini pertama, mencegah, preventif,” katanya.

Selanjutnya kata politikus NasDem ini, jika netralitas tersebut dilanggar Polri harus tegas menindaknya, terlebih jika sudah masuk ranah pidana.

“Jika ada pelanggaran ya tindak saja, ini penting. Mungkin kemudian banyak kepala daerah yang tidak netral, melanggar hukum. Jadi jangan ada sungkan, misal Kapolres dengan kepala daerah, jangan ada sungkan, ya tindak saja kalau melanggar hukum,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar