Keadilan

KEADILAN – Pergantian Panglima TNI di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 diyakini akan mempengaruhi wajah institusi tersebut. Untuk itu, Komisi I DPR yang melakukan uji kelagakan dan kepatutan harus benar-benar menggunakan fungsinya dengan optimal. Dan, jika ditemukan persialan serius, DPR bisa menolaknya.

“Kami memandang, mengingat pergantian Panglima TNI akan mempengaruhi wajah dan dinamika perjalanan TNI ke depan, khususnya di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada keadilan.id, Senin (13/11/2023).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirim nama calon Panglima TNI untuk menggantikan
Laksamana TNI Yudo Margono. Calon tunggal untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test) yakni, Jenderal Agus Subiyanto yang baru dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Lanjut Gufron, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki mandat politik untuk melakukan kontrol, sehingga tidak boleh menjadikan uji kelayakan dan kepatutan sebatas proses politik yang bersifat formalitas dan fungsinya hanya sebagai stempel terhadap kebijakan Presiden.

“DPR sejatinya dapat menggunakan haknya untuk tidak menyetujui dan menolak jika ditemukan adanya persoalan serius dari calon Panglima TNI yang diusulkan dan meminta Presiden untuk mengajukan kembali nama calon yang baru sebagai penggantinya,” tegasnya.

Gufron menegaskan, materi fit and proper tes Komisi I DPR RI harus memberi perhatian yang sangat serius terhadap isu netralitas dan profesionalisme TNI di tengah kontestasi politik Pemilu 2024.

Dia menambahkan, hal ini menjadi penting terutama untuk memastikan tidak ada keterlibatan TNI di semua level, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik praktis, termasuk TNI diperalat oleh elit kekuasaan untuk tujuan pemenangan kandidat tertentu dalam kontestasi politik elektoral.

“Ketidaknetralan dan keterlibatan TNI dalam Pemilu menjadi berbahaya, sebab tidak hanya mengancam kebebasan dalam Pemilu, tapi juga merusak agenda reformasi 1998 yang mengharuskan TNI untuk netral dan tidak terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan politik praktis,” tegasnya.

Diketahui, Presiden Joko Wododo (Jokowi) melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR pada 30 Oktober 2023, nama Agus Subiyanto diajukan sebagai calon pengganti Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan segera pensiun pada akhir bulan November 2023. Fit and proper tes rencananya digelar pada Senin (13/11/2023).

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

Tagged: , , , , , , ,