KEADILAN– Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi merespon terkait munculnya relawan Projo Ganjar yang dipimpin Haposan Situmorang.
Budi Arie menegaskan, Projo asli hanya yang dipimpin olehnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Projo enggak ada yang lain, ya Projo ya di sini. Yang namanya Projo ini, enggak ada dua Projo,” kata Budi Arie dengan nada ketus saat konferensi pers Rakernas VI Projo, di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (15/10/2023).
Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengaku iba dengan Ganjar Pranowo yang didukung Projo palsu.
“Kita terdaftar di Kumham. Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ingin memakai Projo dan mengarahkan ke capres tertentu, kasihan capres-nya, karena pakai barang KW 4. Paham enggak,” imbuhnya.
Budi Arie menegaskan, tiga DPC Projo yang mendeklarasikan diri mendukung Capres Ganjar Pranowo dipastikan bukan anggota Projo dan DPP tak perlu menjatuhkan sanksi. Menurutnya, ia tidak akan memberikan sanksi, lantaran tiga DPC itu bukan bagian dari Projo.
“Gini, orang dia bukan anggota Projo, pakai nama Projo, kok disanksi, gimana sih? Dia bukan anggota kita,” tegas Budi.
Disinggung soal tiga DPC Projo yang menyatakan memiliki surat keputusan (SK) resmi dari DPP Projo, Budi justru menegaskan bahwa surat itu tidak resmi.
“Iya bikin (sendiri) aja, ngaku-ngaku,” katanya sedikit emosional.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bapilpres Projo Panel Barus menyebut, Projo Ganjar merupakan Projo siluman dan musiman yang hanya ada saat mendekati Pemilu.
“Kami tegaskan sekelompok kecil masyarakat yang menggunakan nama Projo Ganjar ini adalah Projo siluman. Projo musiman yang mungkin setelah pemilu juga barangnya hilang. Dan ini adalah satu bentuk operasi pecah belah murahan yang sudah kami endus sejak awal,” ucap Panel.
Meski demikian, Panel mengaku, menghormati segala bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung seseorang. Namun, bentuk partisipasi tersebut sebaiknya tidak mencatut nama organisasinya.
“Jadi kami juga menghargai menghormati segala bentuk partisipasi warga dan masyarakat untuk mendukung seseorang kami hargai. Tapi yang menjadi masalah ketika bentuk partisipasi dukungan tersebut kemudian mencatut nama organisasi kami. Itu jelas jadi masalah,” pungkasnya.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
