KEADILAN – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, mengkritik dan menyoroti sejumlah rencana program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2022.
Endang berpandangan, masih banyak bantuan program KKP di tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Dia meminta, agar KKP menyediakan inventaris data Calon Penerima, Calon Lokasi (CPCL), sehingga DPR bisa bersosialisasi.
“Jadi para nelayan kita sebaiknya dilindungi. Hal ini tentu saja harus ada petunjuk teknis (Juknis) yang jelas untuk pengelolaan dana-dana bergulir yang sudah ada, karena kami menekankan agar Juknis ini dapat juga dengan adanya realisasi KUR yang mempermudah para UKM kita untuk mengakses kreditnya,” ujar Endang dalam Rapat Kerja bareng Menteri Kelautan dan Perikanan, Selasa (15/2/2022).
Endang juga menyoroti rencana kerja KKP Tahun Anggaran 2022 pasca automatic adjustment. Perwakilan dari fraksi Gerindra itu meminta, anggaran untuk Direktorat Jenderal Perikanan tangkap yang mengalokasikan fasilitas akses permodalan nelayan untuk 1.500 nelayan agar tidak dikurangi.
“Direktorat Jenderal perikanan tangkap mengalokasikan fasilitas akses permodalan nelayan untuk 1.500 nelayan anggarannya Rp1,5 miliar, yang kemudian berubah menjadi Rp1,25 miliar mengingat yang sangat membutuhkan bantuan permodalan banyak. Kami mengusulkan untuk tidak dikurangi,” tuturnya.
Tak hanya itu, perwakilan dari Dapil Jawa Barat ini mempertanyakan terkait anggaran untuk pengembangan budidaya udang di Kebumen yang luasnya 100 hektar dengan nilai Rp250 miliar bisa terealisasi dengan baik dan menyeluruh.
“Ini di kawasannya ada budidaya udang seluas 100 hektar di Kebumen dari nilai Rp250 miliar dipecah menjadi tiga kegiatan. Nah ini mohon klarifikasinya, karena ada beberapa evaluasi yang perlu ditindaklanjuti,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya sedang mempelajari tambak udang yang akan menjadi bagian empat wilayah yakni Sumbawa, Kabupaten Muna, Aceh Timur, dan Kebumen, Jawa Tengah.
Trenggono menambahkan, empat wilayah itu rencananya akan dilakukan ground breaking oleh Presiden Jokowi.
“Kita tidak menginginkan satu permasalahan tersebut. Mudah-mudahan Kebumen ini tidak ada masalah, syukur-syukur kita bisa perlebar jumlahnya tidak 100 (hektar) tapi 200 (hektar). Harapan kami, masyarakat bisa berbudi daya di situ,” ujar Trenggono.
Terkait perubahan pagu anggaran yang diajukan KKP, Komisi IV DPR meminta KKP untuk berkomitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan.
Salah satunya, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi kementerian harus mencadangkan anggaran. Anggaran itu harus digunakan dan kepentingan kepada masyarakat kecil,” ujar Rusdi Masse Anggota Komisi IV dari Nasdem.
BACA JUGA: DPR dan KKP Rapat Soal Anggaran yang Dipangkas Sri Mulyani
Komisi IV Gelar RDP Dengan KKP, Ini Permintaan Fraksi Demokrat
