KEADILAN – Gedung Dewan Perwakilan Rakkyat (DPR) RI berlakukan protokoler ketat untuk memasuki ‘rumah rakyat’ tersebut. Rakyat yang tidak memikiki tujuan tidak boleh masuk. Tak terkecuali bagi wartawan.

Screening masuk pertama jika Anda menggunakan kendaraan, anjing pelacak bertubuh besar akan mengendus. “Ijin pak, bagasinya diperiksa,” kata petugas sambil menggiring hewan pengendus ke berbagai sisi kendaraan.

“Pemeriksaan itu bagus untuk menghindari berbagai kemungkinan barang berbahaya dibawa masuk ke Gedung Dewan itu,” kata Fajar Gora, praktisi hukum yang ditemui keadilan.id di pintu gerbang DPR, Selasa (16/09/2025).

Namun lanjut Gora, screening berikutnya sangat berlebihan. Yakni, ketika masyarakat ingin masuk ke area dimana para wakil rakyat berkantor. Rakyat harus melewati Visitor Management System (VMS).

di pintu gerbang yang tergolong mewah ini masyarakat diwajibkan mendaftar. Petugas loket akan menanyakan tujuannya, seperti bertemu siapa dan di ruang apa.

Ketika masyarakat sydah mengatakan siapa yang hendak ditemui, petugas loket akan mengkonfirmasi pihak terkait, apakah benar menunggu tamu atau masyarakat dimaksud.

Jika yang hendak dituju tidak memberi konfirmasi, atau sedang tidak berada di tempat, maka masyarakat tersebut tidak akan bisa masuk.

Kondisi ini juga dialami reporter keadilan.id. Rencana menemui seorang anggota Dewan akhirnya batal karena yang bersangkuta sedang melakukan kunjungan kerja (Kunker). “Maaf pak, yang dituju sedang Kunker,” kata petugas loket setelah mengkonfirmaai anggota DPR dimaksud.

Anehnya, ketika reporter keadilan.id ingin merubah tujuannya ke kantin yang ada di Komplek DPR, petugas pengalaman dalam (Pamdal) DPR berseragam krem dengan embel-embel pangkat di pundaknya tetap menolak reporter tersebut untuk masuk. Padahal sang reporter sudah menunjukkan id card/kartu pers tempatnya bekerja.

Lagi-lagi Pamdal DPR itu menanyakan apa tujuannya ke kantin. “Siapa yang dituju disana pak,” katanya. Reporter keadilan.id mengatakan, ke kantin bisa menikmati makan dan minum serta ingin melihat-lihat kawasan Gedung DPR. Namun, Pamdal tersebut tak bergeming. KTP yang sebelumnya sudah didata pun dikembalikan.

Eksklusif

Protokoler memasuki Gedung DPR RI ini terkesan eksklusif. Sebab, tidak semua orang bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu yang sudah memiliki janji dengan penghuni gedung rakyat itu.

Kondisi ini sangat miris. Sebab, bisa dibayangkan ketika ada rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi kepada wakilnya akan kesulitan, bahkan tidak bisa. Karena kalau tak ada janji jangan harap bisa masuk.

Kondisi ini sangat kontras dengan beberapa waktu lalu dimana masuk ke kawasan Gedung DPR hanya ada pemeriksaan di pintu gerbang. Ketika rakyat mengatakan maksudnya, petugas akan mempersilakan.

Apalagi bagi wartawan. Cukup menunjukkan id card/kartu pers dari tempatnya bekerja. Pamdal akan mempersilakan masuk.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar yang coba dikonfirmasi terkait protokoler masuk Gedung DPR ini tidak memberi jawaban. Dari info perpesanan Whatsapp yang dikirim keadilan.id diketahui kalau konfiemasi tersebut telah dibaca.

Salah satu anggota DPR yang dimintai tanggapan mengenai protokoler masuk Gedung DPR itu mengatakan, perlakuan itu tidak eksklusif. “Bukan eksklusif. Kan sedang berhadapan dengan banyak orang sekarang,” katanya.

Terkait protokoler masuk DPR ini diungkapkan sejumlah wartawan yanh ditemui keadilan.id. “Memang sulit masuk ke DPR sekarang. Harus kita telpon dulu teman yang ada di dalam. Selaian itu KTP kita ditinggal kemudian difoto,” kata Rijal Fachranie.

Bahkan kata reporter yang biasa meliput di lingkup olahraga ini, kantornya sudah mengajukan kartu peliputan DPR untuk dirinya, namun hingga saat ini belum dikasih.

Kondisi ini mempertontonkan semakin berjaraknya anggota DPR dengan rakyatnya. Alih-alih menyediakan ruang untuk unjuk rasa di Gedung DPR seperti diungkapkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, akses masuk saja sudah sangat eksklusif.

Seperti diketahui, Natalius Pigai dalam satu kesempatan mengatakan, negara ini tidak akan ada tanpa rakyat. Dengan begitu, ruang demokrasi harus dibuka.

“Jadi begini, rakyat itu harua disediakan ruangan (menyampaikan aspirasi di Gedung DPR,red). Karena bagaimana pun juga negara ini ada karena rakyat. Karena itu ruang demokrasi harua dibuka,” kata Pigai di Gedung DPR, Senin (15/09/2025).

Pernyataa Pigai ini selaras dengan video viral terkait aksi demo beberapa waktu lalu. Dimana ada video seorang demonstran yang mengatakan jarak antara Pintu Gerbang DPR RI dari arah Jalan Gatot Subroto sangat jauh sehingg apa yang diteriakkan pengunjuk rasa tak akan terdengar anggota DPR. Apalagi kalau para wakil rakyat itu berada di Gedung Nusantara I dan II yang menjulang tinggi.

“Bahkan untuk masuk ke lingkungan Keraton Yogyakarta saja tidak seperti itu,” kata sejumlah warga yang dimintai komentar terkait protokoler masuk Gedung DPR RI tersebut. Nah lho…****