KEADILAN – Sidang Paripurna DPR RI membahas tentang fiskal dilakukan secara hybrid. Hadir secara offnline sebanyak 77 anggota di Gedung Nusantara II, Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022), sementara 252 anggota dengan cara online.
Rapat plParipurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 itu agenda utamanya pembahasan rancangan undang-undang, pembahasan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2023.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sementara ada 5 anggota dewan yang izin dalam Paripurna hari ini.
“Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani 76 fisik, 252 virtual dan izin 5 sehingga hadir jumlah 333 orang dari 575,” ujar Dasco.
Dasco menggantikan Ketua DPR Puan Maharani untuk membacakan pidato. Dalam pidatonya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengungkap sejumlah agenda strategis DPR RI pada masa persidangan V. Yaitu pembahasan rancangan undang-undang, pembahasan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2023.
“Antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal tahun 2022 merespon perekonomian global dan persiapan tahapan Pemilu 2024,” jelasnya.
Lanjut Dasco, perkembangan situasi Pandemi Covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, pada tahun 2023 diharapkan pemulihan sosial dan ekonomi sudah akan semakin baik, serta ancaman Pandemi Covid-19 telah berkurang, walaupun tetap perlu di antisipasi.
“Tahun Anggaran 2023, merupakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, dimana batas defisit kembali menjadi maksimum 3% dari PDB,” jelasnya.
Selama ini kata Dasco, relaksasi defisit yang melebar digunakan untuk menanganai dampak Pandemi Covid-19, yaitu tekanan penerimaan yang turun tajam akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi nasional dan global, serta untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
DPR RI dan Pemerintah kata Dasco harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan.
Dari sisi domestik, dampak krisis Pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian, antara lain tingkat kemiskinan dan pengangguran masih belum kembali ke level sebelum pandemi serta terjadinya learning loss di kalangan pelajar dan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya.
Sementara dari sisi global kata Dasco, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan berdampak pada peningkatan harga komoditas global yang turut mendorong risiko peningkatan inflasi di dalam negeri.
“Bahkan APBN Tahun Anggaran 2023 juga akan menanggung sejumlah beban keuangan negara yang diakibatkan oleh perkembangan dan dinamika perekonomian global khususnya yang terkait dengan minyak bumi,” katanya.
Dengan kondisi yang demikian kata Dasco, kebijakan fiskal dalam mengoptimalkan ruang fiskal APBN 2023 yang tersedia untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional perlu dirancang secara cermat, memprioritaskan penuntasan program strategis nasional yang sedang berjalan, memperkuat program pelayanan umum pemerintah dalam urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, ekonomi rakyat, dan penciptaan lapangan kerja.
“DPR RI akan memberikan perhatian pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir dalam mempermudah kehidupan rakyat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera,” tukasnya.
