KEADILAN – Meski pemerintah menyatakan Indonesia masih bebas dari Virus Corona/Covid – 19, namun parlemen tetap mendorong pemerintah membuat antisipasi khusus. Diantaranya, melakukan sentralisasi tim medis di Indonesia barat dan Indonesia timur. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.
Menurutnya, penyebaran penyakit ini kini semakin meluas ke lebih dari 50 negara dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memaparkan sembilan negara yang melaporkan kasus pertama virus tersebut yaitu, Brasil, Denmark, Estonia, Georgia, Yunani, Norwegia, Pakistan, Rumania, dan Makedonia Utara.
Politisi NasDem ini kembali menekankan pentingnya sosialisasi penyebaran Virus Corona gencar dilakukan pemerintah. Mulai dari penanganan WNI yang dievakuasi kembali ke Indonesia dan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu hingga klarifikasi atas berbagai informasi beredar..
“Keran informasi harus terus terbuka untuk mencegah kecemasan akibat kabar zona kuning atau lainnya. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama hingga berdampak disinformasi berujung kepanikan,” lanjutnya.
Sahroni juga memandang perlu disiapkannya tim dokter khusus beserta bala medis di bawah kendali pemerintah pusat yang siap diterjunkan ketika kondisi terburuk terjadi. “Sentralisasi tim medis dibagi per wilayah Barat dan Timur Indonesia untuk mempercepat penanganan pasien berpotensi terpapar Virus Corona,” pesannya.
Lebih jauh Sahroni meminta Polri selaku mitra kerjanya di Komisi III dan TNI melalukan pengamanan secara nyata terkait dampak Virus Corona. “Dua instansi ini juga memiliki peran vital terkait antisipasi dampak penyebaran Virus Corona. Polri misalnya, melakukan patroli cyber atas penyebaran hoaks Virus Corona, melakukan penindakan hukum seperti penimbunan masker, ataupun penyelundupan dari negara yang telah dinyatakan terdampak. Sementara TNI selain membantu upaya pemulangan WNI dari negara terdampak juga harus gencar melakukan patroli di perbatasan. Jangan sampai ada imigran dari negara-negara terdampak masuk ke wilayah NKRI,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi catatan Sahroni adalah perluny dipertimbangkan dimasukkannya penanganan penyakit menular khusus sebagai kewenangan kerja BNPB. “Patut dipertimbangkan adanya kerja tambahan BNPB untuk penanganan penyakit khusus yang ditetapkan pemerintah dapat berkategori memunculkan korban dalam jumlah besar,” tandas pria yang telah dua kali terpilih sebagai wakil rakyat asal Jakarta ini lagi.
