KEADILAN – ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menyoroti program Pemprov Banten terkait upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten. Menurut Soni yang dari fraksi Gerindra ini tugas Dewan mendorong bersama-sama untuk mensejahteraan rakyat Banten, dan tentunya ditopang dengan anggaran yang ada.
Ditemui Keadilan.id dan Majalah Keadilan di Kota Serang Banten, Selasa (7/9) Soni menilai bahwa anggaran yang sangat vital harus ada bila program-program kesejahteraan ingin berhasil. Karena itu modal dan investasi, tinggal bagaimana skala prioritas dibuat dan hasil yang dicapai.
“Bukan sekedar bagi-bagi anggaran tetapi hasilnya tidak ada, sehingga sasaran kesejahteraan tak dapat tercapai,” ujarnya.
“Untuk saat ini kami melihat kondisinya tentu anggaran yang ada di Pemprov tidak mumpuni, tinggal bagaimana dengan dana yang terbatas dengan kondisi sumber pendanaan terbatas juga saya harapkan pemprov Banten mampu bisa selektif memilih program, agar apa yang digaungkan tadi betul-betul bisa tercapai,” katanya.
Menurutnya sorotan Dewan terkait peningkatan kesejahteraan rakyat Banten saat ini masih banyak peran dan bantuan dari pemerintah pusat, ” Saya memahami karena keterbatasan anggaran Pemprov Banten juga,” jelasnya.
Namun kata Soni, sebagian orang juga berpandangan anggaran yang disediakan Pemprov dinilai tidak tepat. Seperti anggaran untuk pembangunan Sports Centre dan Rumah Sakit 8 lantai.
“Meskipun sudah diamanatkan oleh Perda Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Banten dan Perda ini sudah ada sebelum Covid -19 terjadi, sehingga gubernur menganggap pembangunan sports centre dan rumah sakit diteruskan agar tidak mangkrak. Nah disaat kita bicara bermanfaat untuk masyarakat tentu ini bentuk manfaat lain selain kita bicara kesejahteraan, termasuk rumah sakit bisa dimanfaatkan,” kata Soni yang berasal dari Cileduk, Tangerang.
Simak wawancara lebih jauh dengan Ketua Dewan Banten yang meniti karir politik dari bawah sebagai simpatisan Gerindra ini. Apa katanya soal kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Banten. Dan bagaimana peran Dewan Banten hanya di Majalah Keadilan.
Odie Krisno
